Jangan Cuma Ayah Mario, KPK Minta Netizen Lacak Harta Pejabat Lainnya Supaya tidak Macam-macam

Selebtek.suara.com - Latar belakang keluarga Mario Dandy Satriyo yang kerap pamer harta menjadi bahan pembicaraan netizen. Apalagi saat mengetahui ayah Mario memiliki harta yang fantastis dan menjadi viral di media sosial.

Netizen makin aktif mencari pejabat-pejabat lainnya yang kerap pamer harta, apalagi jika dicurigai harta tersebut didapat dengan cara yang tidak wajar. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan meminta bantuan netizen dan wartawan untuk menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara.

Hal tersebut berkaca dari kasus harta kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario. 

"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam.Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/02/2023).

Menurut Alexander, KPK sudah memantau dan menemukan ada sejumlah pejabat negara yang laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil gaji dan jabatannya.

Ada pun bentuk ketidaksesuaian tersebut adalah harta dan profil gaji serta jabatan pejabat negara dalam LHKPN itu jumlah hartanya sangat besar atau justru terlampau minim.

Alexander berharap wartawan dan masyarakat yang diwakili netizen bekerja sama untuk mengungkap aset-aset milik pejabat negara lainnya dan tidak hanya terhenti pada Rafael Alun Trisambodo saja. 

"Di satu sisi bagus ini kan. Teman-teman wartawan dan netizen banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan. Tapi saya bilang jangan berhenti di yang bersangkutan. Banyak pejabat kita yang berperilaku demikian," kata Alexander.

Rafael Trisambodo sendiri sudah menjalani klarifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (01/03/2023). ***