SUARA SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak ribuan perangkat desa se-Jateng untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
Salah satu model yang diusulkan adalah pemanfaatan dana desa melalui program padat karya.
Ganjar Pranowo bertemu dengan lebih dari 3.000 perangkat desa di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jateng pada hari Selasa (20/6/2023) dan menyampaikan, "Karena beberapa desa mengalokasikan anggaran ini melalui program padat karya, banyak orang yang dapat bekerja."
Pada tahun 2023, Ganjar telah mengalokasikan dana bantuan keuangan (bankeu) untuk desa senilai Rp1,7 triliun.
Bantuan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik yang memiliki prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Ganjar menyatakan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkat desanya untuk menerapkan program padat karya, sehingga masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri.
Selain itu, Ganjar juga menyebutkan bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk bekerja merupakan salah satu indikator kemiskinan. Oleh karena itu, melalui program padat karya, diharapkan angka kemiskinan di desa dapat ditekan.
"Saya membayangkan jika dana desa, bantuan dari kabupaten, provinsi, dan pusat semuanya digunakan dengan baik, maka kemiskinan akan dapat diatasi," ujar Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Jateng.
Karena perangkat desa merupakan pihak yang paling mengerti kondisi desa, mereka memiliki data mengenai jumlah penyandang disabilitas, ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan, jumlah masyarakat yang belum memiliki jamban, dan sebagainya.
Oleh karena itu, Ganjar memberikan pesan kepada seluruh perangkat desa agar melayani masyarakat dengan baik melalui layanan yang mudah, terjangkau, dan cepat, serta mengelola dana desa dengan baik.
"Keharmonisan antara kepala desa dan perangkat desanya sangat penting. Jika tidak kompak, maka akan timbul masalah. Kita harus fokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya pada urusan kepala desa dan perangkatnya," tegas Ganjar.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) masa bhakti 2023-2028. Ganjar berharap agar pengurus segera merumuskan program-program untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan.
"Penting untuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dan stunting. Perlu dilakukan digitalisasi desa agar layanan kepada masyarakat semakin baik," pungkasnya.
TERPOPULER
