Satu Dasawarsa Kebijakan di Tangerang Raya, Kebutuhan Rakyat atau Keinginan Pejabat?

Suara Serang - Menghadapi tahun politik atau tahun pemilu pada 2024 mendatang, lembaga Kajian Politik Nasional (KPN), bersama insan pers yang tergabung dalam Balai Media Center (BMC) Tangerang Raya, serta Fraksi Teras Tangerang, menggelar diskusi publik dua mingguan dengan tema "Satu Dasawarsa Kebijakan di Tangerang Raya" Yang diadakan di Loteng Cafe, Kota Tangerang, pada Jumat, (6/10/2023).

Adapun tujuan diskusi ini adalah untuk mengevaluasi peran kepala daerah di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang selama 10 tahun terakhir. Terutama menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024.

Dalam diskusi perdana ini, infrastruktur dan transparansi anggaran menjadi topik utama yang paling disoroti, dengan menghadirkan Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan, serta aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri.

Tamil Selvan, dalam paparannya, mengamati bahwa dalam konteks infrastruktur di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, mengatakan bahwa Arif Wismansyah adalah satu-satunya yang berupaya mengatasi kesenjangan sosial dengan menghubungkan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non-pengembang melalui inisiatif seperti Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya.

"Meskipun kontroversial, namun langkah-langkah ini dianggap layak diapresiasi" ujar pria yang akrab disapa kang Tamil ini. 

Namun, Tamil juga mengkritik keras terkait kurangnya keterbukaan informasi publik oleh pejabat publik di Kota Tangerang, yang telah menjadi perhatian para jurnalis.

Tamil menambahkan bahwa jika pengaruh pengembang dan sektor swasta dikurangi dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang akan menjadi pusat pembangunan yang lebih mencolok. Dia mengapresiasi kebijakan-kebijakan seperti pembayaran BPJS warga, program bedah rumah yang mendapat pengakuan pemerintah pusat, serta program beasiswa yang masif.

Di sisi lain, aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri, mengatakan bahwa transparansi anggaran di Tangerang Raya masih sulit diakses oleh masyarakat.

"Masyarakat masih sulit mendapatkan akses informasi secara transparansi terkait anggaran di Tangerang Raya" kata Saiful. 

Ia juga menekankan akan pentingnya transparansi dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga, bukan hanya keinginan pejabat kepala daerah.

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul, yang bertindak sebagai pemantik dan moderator menjelaskan bahwa diskusi ini adalah tanggung jawab bersama dari kalangan pers, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan kontribusi dan masukan agar pemerintah daerah di Tangerang Raya selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. [*]