Suara Serang - Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) baru-baru ini menyelenggarakan diskusi publik dengan mengangkat tema yakni "Satu Dasawarsa Kepemimpinan Kepala Daerah di Tangerang Raya." Diskusi perdana tersebut diselenggarakan di Loteng Cafe Modernland, Jumat, (6/10/2023).
Diskusi tersebut mengangkat sejumlah isu yang beragam, termasuk kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta kesenjangan sosial yang terlihat di masyarakat Tangerang Raya.
Seperti diketahui, masa jabatan Ahmed Zaki Iskandar selaku bupati Tangerang berakhir pada 21 September 2023 setelah 10 tahun menjabat, selain itu masih ada banyak sorotan yang ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Zaki Iskandar.
Saiful Basri, selaku pemerhati sosial dan aktivis Tangerang mengungkapkan bahwa selama satu dekade kepemimpinan keduanya, tingkat transparansi anggaran masih sangat rendah. Bahkan menurutnya, untuk mendapatkan Informasi publik pun sering dirasa sulit diakses oleh media maupun masyarakat umum.
"Masalah transparansi anggaran pemerintah daerah masih jauh dari harapan kita bersama, baik dari kepala dinas maupun pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan," ujarnya.
Hadir juga narasumber dari Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik, Tamil Selvan yang juga mengkritik ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Tangerang Raya. Meskipun wilayah yang dikelola oleh pengembang dan pemerintah daerah Tangerang Raya berbatasan langsung, namun tetap terlihat adanya kesenjangan yang signifikan. Ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Contohnya, pengembang membangun akses jalan dengan sangat baik, tetapi akses jalan yang dikelola oleh pemda justru kurang memadai, meskipun pemda mendapatkan alokasi APBD yang signifikan setiap tahunnya," ungkap Tamil Selvan.
Ia menggarisbawahi bahwa Kota Tangerang berada di urutan teratas dalam hal pembangunan infrastruktur yang merata di masyarakat, sementara wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berada di posisi terakhir.
Pria yang akrab disapa kang Tamil ini menyimpulkan bahwa upaya seperti menghadirkan Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya adalah contoh bagus dari kebijakan yang mencoba mengatasi kesenjangan sosial, terlepas dari reaksi publik terhadapnya.
Baca Juga: Mencuat Isu Pimpinan KPK Peras Mentan SYL, Begini Tanggapan Mahfud MD
Dalam kesimpulan, Adib Miftahul dari Kajian Politik Nasional selalu moderator diskusi, berharap bahwa isu-isu kebijakan yang telah dibahas dalam diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat Tangerang Raya.
"Kami berencana untuk mengundang pemangku kebijakan, mulai dari kepala dinas hingga kepala daerah, untuk membahas dan memperbaiki kebijakan pemerintah di Tangerang Raya agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pendidikan yang informatif kepada masyarakat," jelas Adib Miftahul. [*]
