SUARA SOREANG - Dana desa di Kabupaten Bandung mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 827 miliar untuk tahun 2023, menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung yang dirilis pada Rabu (2/8/2023).
Jumlah tersebut merupakan gabungan dari APBN (Rp 366 miliar), APBD Provinsi (Rp 35,1 miliar), dan APBD Kabupaten (Rp 425 miliar).
Angka ini menjadi rekor tertinggi selama masa pemerintahan Bupati Bandung Dadang Supriatna sejak April 2021 hingga Agustus 2023.
Dilansir dari akun Instagram @info.baleendah, Dadang Supriatna menyampaikan bahwa sejak dia menjabat, alokasi dana desa terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2022, alokasi dana desa mencapai Rp 724 miliar dengan rincian Rp 345 miliar dari pemerintah pusat, Rp 35,1 miliar dari APBD Provinsi, dan Rp 344 miliar dari APBD Kabupaten.
Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Bandung menyebabkan peningkatan APBD Kabupaten sebesar Rp 60 miliar.
Pada periode pemerintahan tahun 2020, alokasi dana desa Kabupaten Bandung hanya mencapai Rp 670 miliar dengan rincian Rp 319 miliar dari APBN, Rp 35,1 miliar dari APBD Provinsi, dan Rp 316 miliar dari APBD Kabupaten.
Dari data tersebut, dapat dihitung bahwa terjadi peningkatan dana desa sebesar 23,4%.
Dadang menyatakan bahwa peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: BKSAP Gelar Rapat Finalisasi Hadapi Sidang Umum AIPA ke-44
Ia juga memprediksi bahwa jumlah alokasi dana desa akan terus meningkat pada tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2023 yang juga mengalami kenaikan.
Informasi tersebut pun mendapat respon dari sejumlah warganet.
"Jln nu tinggal batu hungkul kumaha? Upami hujan leutak hungkul kumaha? (Jalan yang tinggal batu saja bagaimana? Kalau hujan banyak lumpur bagaimana?)" komentar @sr****.
"Terus uang segede itu buat apa? Jalan di rancamanyar aja masih ada yg berlubang,tidak rata bergelombang," tulis akun @ra****.
"Jalan rusak, pararoek (gelap gulita) deuih, aneh sih sekelas kabupaten bandung masih minim PJU, hanya komplek kantor kedinasan nu di alus-alus (yang diperbagus), sesana mah sarua meneh," komentar @ir***. (*)
