Presiden Jokowi Soroti Perlakuan BWF ke Atlet Indonesia di All England

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memantau langsung insiden pengusiran Indonesia dari ajang All England 2021.

Bahkan, Jokowi telah memberikan perintah kepada Menpora dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengambil langkah supaya masalah ini terselesaikan.

Sebelumnya, wakil Indonesia di All England diperlakukan tidak adil setelah diharuskan menjalani karantina selama 10 hari oleh NHS atau otoritas kesehatan Inggris, karena menurut data berada satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19.

Kejadian ini membuat Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan bulutangkis tertua di dunia itu. Padahal, seluruh wakil Indonesia yang terbang ke Inggris dalam keadaan sehat, bahkan sudah ada yang bertanding.

Ada anggapan bahwa federasi bulutangkis dunia (BWF) lepas tanggung jawab dari masalah ini. Bahkan, disebutkan ada perlakukan yang tidak sebagaimana mestinya dialami wakil-wakil Indonesia.

"Sebagai warga negara terlukai, upaya Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) luar biasa. Ini dimonitor langsung bapak presiden," kata Zainudin Amali saat jumpa pers virtual, Jumat (19/3/2021).

"Presiden meminta kami dan Kemenlu melakukan langkah cepat dan terbaik. Terutama menyelamatkan anak kita yang ada di sana. Kemudian Presiden juga minta supaya perlakuan-perlakuan tidak baik jangan didiamkan," jelasnya.

Saat ini Marcus Gideon dan kawan-kawan sedang menjalani isolasi mandiri. Amali mengungkap ada beberapa perlakukan kurang profesional yang diterima perwakilan Indonesia.

Seperti atlet Tanah Air tidak boleh memakai bus sehingga berjalan kaki. Lalu, lift pun tak bisa digunakan oleh karenanya, atlet-atlet menggunakan tangga.

"Bayangkan, tim sudah bertanding kemudian dihentikan. Bahkan setelah keluar dari arena disuruh jalan kaki. Biasanya disiapkan bus. Naik lift tidak bisa. Ini sesuatu yang diskriminatif," jelasnya.

Menpora kembali mengungkapkan kekecewaannya. Bahkan, politisi partai Golkar ini menyebut BWF tidak profesional sehingga harus ada reformasi.

"Apa penilaian saya, BWF tidak profesional. Kemudian BWF tidak transparan. BWF diskriminatif karena cukup buktinya. Saya berani mengatakan kami sangat kecewa. BWF tidak boleh buang badan berlindung dalam aturan di Inggris," pungkas menteri asal Gorontalo itu.