Suara Sumatera - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita pengalamannya saat mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia. Kala itu ia masih menjabat sebagai Managing Director World Bank.
Sri mengaku bahwa korupsi menjadi salah satu penentu kemajuan suatu negara. Hal itu dikatakan Sri Mulyani
dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
"Saya mendapat perspektif mengenai tata kelola, korupsi dan institutional arrangement yang sangat menentukan kemajuan suatu negara," katanya melansir Antara.
Jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance, kata Sri Mulyani, maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.
"Melawan korupsi merupakan perang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi agar terlepas dari middle income trap. Hal ini sudah terlihat di berbagai negara," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berkewajiban untuk mendorong terbangunnya sistem yang akuntabel yang di dalamnya terdapat check and balance yang berjalan secara efektif.
"Karena sistem yang baik adalah sistem yang mampu mendeteksi secara dini dan melakukan korektif secara efektif terkait adanya potensi tindakan penyelewengan," ungkapnya.
Sri menegaskan bahwa pengawasan serta check and balance merupakan upaya manusia secara sengaja menciptakan rambu-rambu agar waspada terhadap berbagai godaan dalam tindakan korupsi.
"Karena bisa saja sebuah institusi membentuk check and balance tapi tidak berjalan baik secara sengaja maupun tidak," jelas Sri.
Baca Juga: 5 Keuntungan Hybrid Working bagi Karyawan, Hidup Jadi Makin Seimbang!
Dirinya mengingatkan setiap individu Kemenkeu harus mampu memiliki kemampuan check and balance terhadap setiap kegiatan dan tindakannya dalam menggunakan uang negara.
Ia juga meminta kepada unit-unit eselon I bahwa mereka berkewajiban tidak hanya menangkap dan mengidentifikasi munculnya masalah tata kelola, namun juga mengoreksi setiap potensi tindakan korupsi.
"Begitu ada problem atau indikasi problem Saya minta jajaran terutama yang memiliki kewenangan struktural harus segera koreksi. Semakin dibiarkan semakin menggurita," katanya.
