Suara Sumatera - Polemik Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau (Kepri) tengah menjadi perbincangan. Aksi penolakan masyarakat setempat terus bergulir hingga berujung bentrok.
Seiring dengan itu, beredar kabar yang menyebut jika Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan menyapu bersih warga Pulau Rempang jika menjadi perusuh dan penghalang investasi.
Narasi itu dibagikan sebuah akun Twitter bernama Imam Shamsi Ali pada 11 September 2023 mengunggah dengan cuitan sebagai berikut:
“*Luhut Ancam Buldoser Orang yang Halang-halangi Investasi ke RI., termasuk warga Rempang akan disapu bersih jika menjadi perusuh dan penghalang investasi*…..”
Cuitan ini disertai tautan artikel berita dari CNN Indonesia berjudul “Luhut Ancam Buldoser Orang yang Halang-halangi Investasi ke RI”
Lantas benarkah kabar yang menyatakan Luhut bakal menyapu bersih warga Rempang yang jadi perusuh dan penghalang investasi?
PENJELASAN
Dari penelusuran, tidak ada jejak digital atau informasi valid mengenai kabar Menko Luhut mengancam buldoser warga Rempang yang halang-halangi investasi.
Faktanya, berita tersebut merupakan berita tahun 2022 dan di berita tersebut tidak ada penyebutan bahwa Luhut akan menyapu bersih warga Pulau Rempang jika menjadi perusuh dan penghalang investasi.
Berita dengan judul “Luhut Ancam Buldoser Orang yang Halang-halangi Investasi ke RI” tersebut diterbitkan di situs CNN Indonesia pada Kamis 1 Desember 2022.
Dilansir dari artikel tersebut, Luhut menegaskan siap mem-buldoser siapa pun yang berani menghambat atawa mempersulit investasi yang masuk ke Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia telah memiliki reputasi yang sangat baik di mata investor. Ia menantang siapapun yang merusak reputasi tersebut berhadapan dengannya.
“Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldoser'. Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang menghambat izin,” imbuh Luhut dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).
Luhut juga menekankan jangan sampai ada yang berani untuk melanggar aturan demi kepentingan pribadi. Sebab, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) iklim investasi Indonesia harus tetap dijaga agar menarik di mata investor.
“Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi,” terang dia.
Menurutnya, saat ini total komitmen investasi yang ada dalam pipeline pemerintah mencapai sebesar US$30,9 miliar sampai 2026 nanti. Jumlah ini, kata Luhut, harus terus bertambah dan jangan sampai berkurang. Karenanya, segala hambatan yang muncul dalam investasi harus dibasmi. Apalagi, kebijakan pemerintah saat ini sudah dipermudah dan diringkas agar bisa mempercepat investasi.
“Pemutakhiran sistem OSS (Online Single Submission) pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga,” ujarnya.
