SuaraSumedang.id – Buntut dari rentetan peristiwa peretasan oleh Bjorka, terhadap sejumlah data pemerintah Indonesia.
Sehingga pemerintah menilai perlu membentuk tim khusus yang bernama 'Emergency Response Team', guna menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut merespon terkait kejadian tersebut, sekaligus mengandalkan tim khusus Emergency Response Team.
Guna mengatasi persoalan kebocoran data yang marak terjadi, adapun tim tersebut terdiri dari berbagai lembaga mulai dari Kominfo, BSSN, BIN, hingga Kepolisian.
Menurutnya, tim ini sudah dibentuk dan tengah melakukan pendataan pengamanan siber di masing-lembaga.
"Pemerintah juga membentuk tim siber emergency ini sudah dibentuk untuk melakukan pendataan," ujar Wapres saat meninjau Batamindo Green Farm (Singapura Fresh Green Makmur) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/09/2022).
“Terutama terhadap pengamanan siber di masing-masing lembaga,” katanya.
Ia menambahkan, dengan terbentuknya tim khusus dapat mengantisipasi adanya upaya-upaya pembobolan data pribadi oleh sekelompok hacker.
"Dan juga reaksi cepat nanti kalau misalnya terjadi disiapkan langkah-langkah jadi tim ya akan lakukan kajiannya," ucap dia.
Baca Juga: Empat Pemain Persib Kemungkinan Dapat Akumulasi, Luis Milla Tak Risau dan Fokus Hadapi Barito
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kembali angkat berbicara mengenai aksi Bjorka membocorkan sejumlah data milik pemerintah. Johnny mengatakan, data-data yang disebarkan itu bersifat umum.
Artinya, data-data yang diretas dan dibocorkan Bjorka saat diperiksa ternyata tidak spesifik. Data itu disebut Menkominfo bukan data ter-update.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka," kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
"Tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," lanjutnya.
Johnny G Plate mengatakan dirinya baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," beber Johnny.
