TANTRUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat membutuhkan 1 juta petugas pada pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak dan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Menurut Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok kebutuhan petugas pemilu itu terbanyak dibutuhkan adalah di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kita kalau dalam setiap pemilihan (pilkada) jumlah TPS-nya itu sekitar 97 ribuan. Tapi kalau pemilu bisa saja jumlah TPS menjadi lebih dari 100 ribu. Kalau 97 ribu TPS kali tujuh orang kan gitu ya," ujar Rifki ditulis Bandung, Minggu, 29 Mei 2022.
Rifki mengatakan selain di TPS, kebutuhan petugas pemilu yang banyak adalah di tingkat kelurahan, desa dan kecamatan.
Rifli memperkirakan otoritasnya akan mengalami kesulitan jika gelaran pemilu masih dalam kondisi pandemi.
"Masalah kesehatannya harus diteliti lagi, dimungkinkan ada batasan usia untuk petugas pemilu. Seperti yang pernah dilakukan pada pemilihan 2020 lalu yaitu 50 tahun," kata Rifki.
Rifki mengaku saat ini banyak petugas pemilu yang usianya diatas 50 tahun. Bahkan ada yang usianya 70 tahun.
Sedangkan untuk petugas pemilu di KPU provinsi dan daerah diklaim oleh Rifki dalam kondisi prima.
"Ada beberapa yang meninggal petugas kita selama pandemi. Namun bukan karena penyakit corona. Selebihnya sehat tidak ada yang terpapar," ungkap Rifki.
Sebelumnya, Rifki menerangkan tengah mengutamakan persiapan sumber daya manusia (SDM) atau petugas pemilu pada saat tahapan pemilu presiden 14 Februari 2024 dan pemilu serentak kepala daerah November 2024.
"Kita punya pengalaman Pemilu 2019 kemarin ketika pemilu serentak pertama dilaksanakan petugas di tingkat TPS kemudian kelurahan dan desa, tingkat kecamatan banyak yang mengalami sakit, kelelahan bahkan ada yang sampai meninggal dunia," ucap Rifki.
Rifki menjelaskan diutamakannya persiapan petugas pemilu ini gunanya agar seluruh tahapan pemilu mendatang sukses dan tidak merugikan penyelenggara secara non material.
Rifki menambahkan setiap calon atau petugas pemilu yang sudah ada harus siap dan mampu menjalankan keseluruhan proses demokrasi tersebut.
"Ada yang siap tapi tidak mau atau ada yang mau tapi tidak siap. Tentunya soal konsolidasi di internal dan eksternal. Bahasa kita adalah 'babarengan' menghadapi dua pemilu besar ini harus kolaborasi," kata Rifki.
Alasannya ucap Rifki, dua agenda demokrasi itu dalam skala besar dipastikan sangat berpeluang muncul narasi negatif, politisasi SARA (suku, agama, ras, antar golongan) dan politik identitas.
