OHCHR sejauh ini tak bisa mencapai kesimpulan tegas sejauh mana penghancuran situs-situs keagamaan Muslim di Xinjiang.
Komisi PBB itu beralasan mereka tidak mendapat akses dari pemerintah China untuk melakukan investigasi langsung ke lokasi.
Meski demikian, OHCHR tetap menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut tetap sangat memprihatinkan.
Selain itu, Komisi Tinggi HAM PBB juga mengonfirmasi bahwa tuduhan penyiksaan terhadap warga di Xinjiang adalah kredibel.
Mereka juga menyinggung soal kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, demikian dikutip AFP.
China terus menjadi sorotan pelanggaran HAM setelah pada 2018 sejumlah organisasi pemerhati HAM internasional mengungkap laporan penahanan sewenang-wenang jutaan etnis Uighur di Xinjiang.
Selain penahanan, China juga diduga menerapkan kerja paksa massal terhadap etnis Uighur di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Namun selama ini, China bersikeras membantah semua tuduhan pelanggaran HAM itu. Beijing berdalih bahwa mereka bukan menahan, tapi memasukkan orang-orang Uighur ke kamp-kamp pelatihan pendidikan vokasi.
Hal itu dilakukan China dengan alasan meredam ancaman radikalisme dan ekstremisme di kalangan kaum Uighur.
Merespons laporan terbaru PBB, Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan negaranya telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap tuduhan tersebut.
Zhang mengatakan Bachellet seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal China.
"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan pada hari Rabu.
"Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, itu hanya merusak kerja sama antara PBB da negara anggota," katanya.
China bahkan dilaporkan berulang kali berupaya membuat Bachelet dan timnya tidak mengungkap laporan terbaru ini.
TERPOPULER
