Suara.com - Line menjadi salah satu pesan paling populer di Thailand dan hampir semua orang menggunakannya. Setahun lalu, perusahaan memberlakukan enkripsi end-to-end dan awal tahun ini langkah tersebut diberlakukan bukan sebagai pilihan pengguna.
Sayang, apa yang dilakukan Line tersebut secara langsung menolak mematuhi permintaan pemerintah Thailand. Dimana pemerintah mengingatkan siapa pun yang menghina keluarga kerajaan Thailand pada aplikasi pesan akan dihukum.
Seperti yang telah kita ketahui, hukum peraturan kerajaan digunakan sebagai cara untuk menyensor dan menindak lawan politik. Dan, tentu saja, dengan kematian raja Thailand bulan lalu, sudah ada indikasi di pejabat Thailand yang mengejar pihak yang melakukan pelanggaran hukum lese majeste Thailand.
Tapi Line tetap bersikeras tidak dapat membantu pemerintah, meski mereka mengetahui soal keberadaan aturan tersebut.
"Kami tidak memantau atau memblokir pengguna konten. Pengguna konten juga dienkripsi, dan tidak dapat dilihat oleh LINE," kata pernyataan yang dikirim ke DPA.
Tentu saja, ada beberapa kontroversi di masa lalu lebih dari ini. Kembali pada tahun 2014, Thailand mengumumkan melembagakan program pengawasan yang luas untuk mengintip semua komunikasi internet demi mencari dan menghukum pelanggar hukum lese majeste.
Beberapa bulan kemudian, pejabat pemerintah Thailand mengklaim bahwa ini termasuk pemantauan Line, sesuatu yang ditolak perusahaan. Sementara pejabat Thailand mengklaim mampu membaca pesan terenkripsi.
"Kami meminta pihak berwenang berusaha untuk mendapatkan data pengguna untuk membuat permintaan resmi melalui saluran diplomatik dan telah begitu menyarankan pemerintah Thailand," tambah Line.
Lalu bagaimana respon pemerintah Thailand terhadap penolakan Line? Mungkinkan Line akan dilarang di negeri Gajah Putih tersebu? Kita lihat nanti. [Tech Dirt]
