Dalam rekomendasinya, WHO mensyaratkan jumlah tes virus corona lewat swab dan PCR setidaknya dilakukan 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu, saat aturan pembatasan sosial dilonggarkan.
Merujuk anjuran ini, seharusnya Indonesia melakukan tes minimal 40.000 orang per hari.
Rata-rata harian tes PCR di Indonesia selama 7 hari terakhir masih sekitar 10.000 orang.
Sementara menurut penghitungan Kawal COVID-19, dalam sepekan terakhir sampai 2 Juli 2020, rata-rata orang yang dites virus corona per hariwil di Indonesia adalah 10.853 orang.
"Kalau dilihat dari spesimen tes, sebenarnya angka pengetesan bisa ditingkatkan kalau Indonesia mengikuti protokol discharge criteria WHO yang baru, yang mengatakan tidak perlu dua kali swab negatif," kata Elina.
Jika dihitung secara keseluruhan, saat ini ada 59.394 kasus positif virus Corona dari 503.131 orang yang sudah dites, atau sekitar 11,8 persen.
Perbandingan kasus positif dari jumlah total yang diperiksa, dikenal sebagai 'positive rate' juga naik, dari 10,81 persen di bulan Mei menjadi 11,79 persen di bulan Juni.
New normal harus diiringi keterbukaan data
Empat bulan sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan, keterbukaan data yang akuntabel dan jumlah pengetesan yang rendah masih menjadi masalah terbesar penanganan COVID-19 di Indonesia.
Untuk mengetahui perkembangan pandemi virus corona Indonesia, warga mendapatkan dua keterangan yang disampaikan langsung oleh pemerintah.
Keterangan harian disampaikan juru bicara Gugus Tugas COVID-19, Achmad Yurianto dan keterangan mingguan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, atau bergantian dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Wiku Adisasmito, yang disampaikan dalam Bahasa Inggris.
Tapi tidak seperti semua diakhiri oleh sesi tanya jawab dengan wartawan, seperti keterangan harian yang disampaikan Achmad.
Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, melihat ketiadaan sesi tanya jawab dalam pengumuman jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencerminkan keengganan pemerintah untuk terbuka soal data.
"Itu berarti pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk mengeksplor atau mempertanyakan akurasi data yang disampaikan," kata Abdul Manan.
Ketua umum AJI Indonesia Abdul Manan menilai 'new normal' di Indonesia harus diiringi dengan keterbukaan data.
TERPOPULER
