REGIONAL:
Dalam rekomendasinya, WHO mensyaratkan jumlah tes virus corona lewat swab dan PCR setidaknya dilakukan 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu, saat aturan pembatasan sosial dilonggarkan.
Merujuk anjuran ini, seharusnya Indonesia melakukan tes minimal 40.000 orang per hari.
Rata-rata harian tes PCR di Indonesia selama 7 hari terakhir masih sekitar 10.000 orang.
Sementara menurut penghitungan Kawal COVID-19, dalam sepekan terakhir sampai 2 Juli 2020, rata-rata orang yang dites virus corona per hariwil di Indonesia adalah 10.853 orang.
"Kalau dilihat dari spesimen tes, sebenarnya angka pengetesan bisa ditingkatkan kalau Indonesia mengikuti protokol discharge criteria WHO yang baru, yang mengatakan tidak perlu dua kali swab negatif," kata Elina.
Jika dihitung secara keseluruhan, saat ini ada 59.394 kasus positif virus Corona dari 503.131 orang yang sudah dites, atau sekitar 11,8 persen.
Perbandingan kasus positif dari jumlah total yang diperiksa, dikenal sebagai 'positive rate' juga naik, dari 10,81 persen di bulan Mei menjadi 11,79 persen di bulan Juni.
New normal harus diiringi keterbukaan data
Empat bulan sejak pasien pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan, keterbukaan data yang akuntabel dan jumlah pengetesan yang rendah masih menjadi masalah terbesar penanganan COVID-19 di Indonesia.
Untuk mengetahui perkembangan pandemi virus corona Indonesia, warga mendapatkan dua keterangan yang disampaikan langsung oleh pemerintah.
Keterangan harian disampaikan juru bicara Gugus Tugas COVID-19, Achmad Yurianto dan keterangan mingguan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, atau bergantian dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Wiku Adisasmito, yang disampaikan dalam Bahasa Inggris.
Tapi tidak seperti semua diakhiri oleh sesi tanya jawab dengan wartawan, seperti keterangan harian yang disampaikan Achmad.
Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, melihat ketiadaan sesi tanya jawab dalam pengumuman jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencerminkan keengganan pemerintah untuk terbuka soal data.
"Itu berarti pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk mengeksplor atau mempertanyakan akurasi data yang disampaikan," kata Abdul Manan.
Ketua umum AJI Indonesia Abdul Manan menilai 'new normal' di Indonesia harus diiringi dengan keterbukaan data.
"Kita perlu mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih detail," tambahnya kepada Natasya Salim dari ABC News.
Pentingnya mengumumkan data, menurut Manan, agar masyarakat paham jika ancaman virus corona masih tinggi, meski pemerintah berusaha menerapkan 'new normal' untuk mencegah memburuknya ekonomi.
"Kalau [jumlah kematiannya] masih tinggi, harus disampaikan kepada publik supaya publik juga tahu risiko yang akan dihadapinya [ketika beraktivitas di luar]," kata Manan.
"Jangan sampai karena ingin memulai 'new normal', [pemerintah] berusaha untuk membuat kasus COVID ini tidak terlihat parah."
Berbasis data saja tidak cukup
Beberapa pengamat pernah menyoroti pendekatan militeristik yang dipakai pemerintah di masa awal penanganan COVID-19, di mana pemerintah menganggap keterbukaan informasi dan transparansi malah akan membahayakan.
Lapor COVID-19 menilai akses data saat ini sudah lebih baik dibandingkan awal pandemi dan pemerintah kerap mengklaim langkah-langkah penanganan sudah berbasis data.
"Tapi berbasis data saja tidak cukup. Harus data yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa mencerminkan apa yang terjadi di lapangan," kata Irma Hidayana dari Lapor COVID-19.
Irma menilai, masyarakat sendiri yang paling dirugikan jika hanya angka kematian yang sudah dinyatakan positif COVID-19 saja yang dilaporkan, karena tidak bisa melihat seberapa "fatal" virus corona.
"Data yang tidak akuntabel ini akhirnya membuat kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. Kami inginnya pemerintah membuka semua data kematian ODP, PDP, dan positif COVID-19, juga berapa jumlah tes PCR di web pemerintah daerah."
Salah satu contoh masalah data yang akuntabel sebagai pijakan pengambilan kebijakan adalah zonasi yang dibuat oleh pemerintah.
"Pewarnaan zona, kalau mau berbasis data, pemerintah menentukan zona merah, oranye, kuning, hijau memang berdasarkan jumlah kasus, tapi jumlah itu tidak relatif terhadap jumlah penduduk."
Ia mencontohkan, jika ada 20 kasus di Jakarta Pusat dan 20 kasus di Kabupaten Tegal, meski berjumlah sama tapi keduanya memiliki bobot risiko yang berbeda.
Perbedaan tersebut tidak tercermin dalam pemetaan.
Irma, Elina, dan Abdul Manan berpendapat, hak atas data atau informasi yang akuntabel harus menjadi perhatian publik dan harus disampaikan oleh pemerintah.
"Itu jadi concern umum, bukan hanya wartawan, tetapi juga masyarakat sipil lainnya, karena bukan hanya wartawan tidak dapat informasi tapi juga publik," pungkas Abdul Manan.
TERPOPULER
