Vaksin Covid-19 Telat, Indonesia Bisa Merugi Rp 657 Triliun

Suara.com - Pemerintah Indonesia memiliki optimisme tinggi untuk memulai program vaksin COVID-19 pada awal 2021, tapi ada kemungkinan masih banyak orang tidak bisa mendapatkan vaksin itu dalam waktu dekat.

Masalah ini disebabkan sebagian besar karena ketidakpastian dalam pengembangan vaksin COVID-19. Banyak vaksin yang mungkin akan gagal.

Perlombaan berburu vaksin juga semakin berat. Negara-negara kaya juga telah memesan lebih dulu lebih dari setengah pasokan vaksin COVID-19 yang paling mujarab. Hal ini tentu tidak menguntungkan Indonesia.

Menunda penyelesaian vaksinasi di Indonesia tidak hanya menyebabkan peningkatan korban jiwa, namun juga akan kerugian ekonomi yang semakin besar.

Saya memperkirakan bahwa enam bulan penundaan penyelesaian vaksinasi COVID-19 akan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian paling tidak Rp 657 trilliun atau setara dengan 4,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun lalu (2019).

Kalkulasi Kerugian

Saya membandingkan tiga simulasi ekonomi. Skenario pertama adalah kondisi ekonomi dalam keadaan normal, yaitu ketika seolah-olah tidak terjadi pandemi COVID-19. Skenario kedua menggambarkan seandainya Indonesia menyelesaikan program vaksin lebih awal. Dan, skenario ketiga mensimulasikan situasi ekonomi jika program vaksin tertunda.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa vaksin yang pertama akan tersedia secepatnya pada Januari 2021. Saya mengasumsikan bahwa pemerintah paling tidak membutuhkan waktu 6 bulan untuk mendistribusikan semua vaksin tersebut.

Pada skenario kedua, saya mengasumsikan bahwa Indonesia akan menyelesaikan distribusi vaksin tersebut ke seluruh daerah pada pertengahan 2021. Pada skenario ketiga, Indonesia menyelesaikan program imunisasi COVID-19 pada enam bulan berikutnya, yaitu pada akhir 2021.

Saya menganalisis tiga skenario tersebut menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). CGE adalah model ekonomi yang menggabungkan teori dan data-data ekonomi untuk memperkirakan bagaimana perekonomian bereaksi terhadap perubahan pada faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19. Model ini populer digunakan dalam proses analisis kebijakan untuk menghitung dampak dari faktor-faktor eksternal.

Pada skenario pandemi, PDB Indonesia pada 2020 akan menjadi 7,2% lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario dalam kondisi normal.

Perekonomian melambat secara signifikan karena banyak usaha bisnis harus tutup atau mengurangi aktivitasnya. Hal ini dikarenakan adanya aturan pembatasan sosial dan protokol kesehatan lainnya yang bertujuan untuk membatasi pergerakan virus. Angka 7,2% diperoleh dengan memasukkan indikator perekonomian terkini seperti indeks penjualan ritel dan laporan dari Google Mobility ke dalam model CGE, dengan asumsi bahwa situasi “new normal” akan berlangsung sampai akhir tahun.

Model ini juga memperkirakan terjadinya penurunan produktivitas perekonomian sebesar 4,9% selama 2020, karena banyak orang tidak bisa bekerja, dan mesin-mesin industri tidak bisa beroperasi. Pada model CGE, tingkat produktivitas akan dikembalian ke tingkat normal ketika program vaksinasi selesai dilakukan.

Jika Indonesia menyelesaikan program distribusi vaksin pada pertengahan 2021, PDB Indonesia pada 2021 akan menjadi 4,8% lebih rendah jika dibandingkan dengan situasi ekonomi tanpa pandemi. Tren kerugian ekonomi akan berlanjut hingga 2022, dengan PDB diharapkan 1,7% lebih rendah dari kondisi normal. Artinya, akumulasi kerugian ekonomi pada 2020-2022 akan sangat mengerikan, yaitu mencapai Rp 2.393 triliun ketika dibandingkan dengan situasi ekonomi tanpa pandemi.