Riset: Pelaku Kejahatan Siber Sasar Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Telekomunikasi

Dythia Novianty Suara.Com
Sabtu, 19 April 2025 | 17:01 WIB
Riset: Pelaku Kejahatan Siber Sasar Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Telekomunikasi
Ilustrasi Serangan SIber, Riset: Pelaku Kejahatan Siber Sasar Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Telekomunikasi, Sabtu (19/4/2025). [Pexels]

Suara.com - Palo Alto Networks, salah satu perusahaan keamanan siber global, merilis Laporan Unit 42 Global Incident Response 2025.

Temuan itu menemukan bahwa para pelaku ancaman kini memfokuskan pengembangan taktik mereka pada gangguan operasional bisnis.

TIdak hanya itu, para pelaku serangan siber yang dibantu AI dan ancaman orang dalam.

Evolusi dari taktik sebelumnya yang memanfaatkan ransomware tradisional dan pencurian data.

Menurut laporan tersebut, hampir setengah dari insiden keamanan (44 persen) melibatkan web browser.

Belakangan ini, institusi keuangan, penyedia layanan kesehatan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia tengah menghadapi landscape ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ilustrasi Serangan Siber, Riset: Pelaku Kejahatan Siber Sasar Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Telekomunikasi, Sabtu (19/4/2025). [Pexels]
Ilustrasi Serangan Siber, Riset: Pelaku Kejahatan Siber Sasar Lembaga Pemerintahan dan Perusahaan Telekomunikasi, Sabtu (19/4/2025). [Pexels]

Karena itu, badan pengawas di berbagai daerah memperkuat framework Zero Trust, menggunakan solusi keamanan berbasis AI dan membuat aturan yang lebih ketat.

Pergeseran dari sekadar pemerasan finansial ke gangguan operasional bisnis skala besar, mendorong perusahaan harus meninjau kembali strategi pertahanan siber mereka sebelum serangan terjadi.

Terutama di sektor-sektor yang bergantung pada teknologi cloud dan vendor pihak ketiga.

Baca Juga: Jenis Serangan Siber Jangka Panjang 35 Persen Melampaui Durasi Satu Bulan di 2024

Di Indonesia, sektor-sektor penting seperti lembaga pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah menjadi target utama para penjahat siber.

Instansi dan organisasi pemerintah merespons peningkatan risiko ini.

Salah satu perkembangan penting adalah peraturan keamanan siber yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi).

Hal ini untuk meningkatkan pertahanan siber Indonesia dan mengamankan infrastruktur publik, di samping mempromosikan inovasi digital.

Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan swasta, tetap menjadi hal yang krusial seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong inisiatif keamanan siber.

Palo Alto Networks tetap berkomitmen untuk menyediakan solusi dalam mencegah ancaman siber, meningkatkan pengembangan kapasitas, dan melindungi infrastruktur penting.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI