Suara.com - KPK menyatakan keprihatinan atas dugaan korupsi layanan haji yang melibatkan BPKH, termasuk fasilitas makanan dan tempat istirahat jamaah. Keprihatinan itu disebut meningkat karena KPK juga sedang menyidik korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Juru Bicara Budi Prasetyo menyebut situasi ini sebagai ironi dan mendorong Kemenag serta BPKH melakukan pembenahan serius.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa BPKH Limited bukan penyedia jasa kargo, melainkan mitra lokal bagi perusahaan Indonesia yang memiliki izin pengiriman barang. Ia menegaskan peran entitas itu terbatas dan tidak mencakup operasional lapangan maupun persoalan keterlambatan.
Host/Video Editor: Nova/Faqih
