SuaraBandungBarat.id- Para atlet peraih medali pada ajang Porprov Jabar XIV asal Kabupaten Bandung Barat tengah resah. Pasalnya, nominal bonus yang dijanjikan Pemkab Bandung Barat tidak sesuai harapan.
Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) KBB, Dedi Suprapto mengatakan, sebagai Cabor pihaknya tidak ingin masuk pada ranah persoalan-persoalan kebijakan politik. Oleh karena itu, pihaknya fokus terhadap pembinaan para atlet.
"Karena kita ini tugasnya adalah membina atlet secara langsung. Jadi tentang masalah politik anggaran dan sebagainya itu adalah wilayah kerjanya KONI. Kita bergabung di KONI sebagai holding," katanya, Sabtu (14/1/2023).
Ia mengaku kecewa terhadap persoalan dan permasalahan yang terjadi saat ini terutama yang menyangkut dengan nasib para atlet di Kabupaten Bandung Barat.
"Namun demikian, ini benar-benar membuat saya kecewa, dan ternyata permasalahan ini banyak sekali. Ada beberapa terkait masalah apa yang disampaikan oleh KONI Bandung Barat terkait eksternal atau uang kadeudeuh terhadap atlet," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi terkait berkurangnya uang bonus bagi peraih medali yang cukup signifikan. Terlebih para peraih medali emas dijanjikan bonus sebesar Rp 50 juta rupiah.
"Kalau isu itu benar dengan nilai seperti itu saya pikir ini bukan hanya tidak konsisten tapi tidak rasional dalam berpikir memberikan anggaran dari Rp 50 juta menjadi Rp 25 juta untuk kadeudeh itu keterlaluan," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika pengurangan bonus tersebut terjadi, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bandung Barat tidak konsisten dengan ketetapan nominal yang dijanjikan kepada atlet berprestasi.
"Pertama mereka sudah melanggar daripada nomenklaktur yang sudah dibuat sendiri dalam ketetapan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah," katanya.
Baca Juga: Surprise! Pegadaian Punya Kado Awal Tahun untuk Nasabah
"Kedua, tidak melihat dari aspek psikologisnya, Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi bahkan yang daerah kecil itu naik kadeudeuhnya. Ini ada apa?," imbuhnya.
Ia menegaskan, jika landasan pengurangan bonus yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat tersebut adalah defisit anggaran maka alasan ini tidak dapat diterima. Pasalnya, kondisi ekonomi yang sama dialami daerah lain.
"Makanya saya melihat dengan politik anggaran seperti ini saya berharap pemimpin ke depan minimal mereka kembali bergerak kepada prinsip nurani politik yang benar. Karena ini sudah tidak bernurani," katanya. (*)
