REGIONAL:
SuaraBandungBarat.id- Pakar Politik dan Pemerintah Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha menyebut capaian WTP dari BPK RI atas LKPD Pemkab Bandung Barat tahun anggaran 2022 merupakan sebuah prestasi prestasi.
Ia menjelaskan, raihan WTP selama dua tahun berturut-turut oleh Pemkab Bandung Barat merupakan prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi.
"Meski begitu, WTP ini tentunya bisa dimaknai dari beberapa aspek, karena kalau kita melihat dari penilaian WTP ini mengacu kepada bagaimana kinerja keuangan dan kinerja dari pemerintah itu sendiri," katanya.
Ia menambahkan, sejauh ini yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat menyentuh hal-hal yang sifatnya formal dari sisi keuangan.
"Jadi, belum masuk ke yang sifatnya materiil. Tapi, ini adalah administrasi secara akuntansi pemerintah. Tapi, ini tentunya sesuatu yang baik agar masyarakat tahu juga apa yang kemudian dinilai dari WTP ini," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, yang kedua adalah kinerja bagaimana efisien. Selain itu, terkait dengan kekhususan atau jika terjadi kecurangan dan lain sebagainya.
"Artinya, dari ketiga ini KBB baik bisa mendapatkan opini WTP, sehingga menurut saya menganggap ini menjadi sebuah prestasi," katanya.
Ia menyebut, kinerja yang ditunjukkan oleh Bupati Bandung Barat (Hengky Kurniawan) bersama ASN masyarakat ini tidak boleh menjadi anomali.
"Jangan sampai, WTP ini membuat kita menjadi terlena, sehingga hal-hal yang kecil atau remeh tidak terakomodir atau tidak diperhatikan, sehingga, hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi," katanya.
"Karena, saya melihat beberapa daerah tentunya bisa saja mendapatkan WTP beberapa kali, namun ternyata kepala daerahnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)," imbuhnya.
Ia menegaskan, apa yang sedang dilakukan pak Hengki tentunya harus menjadi perbaikan yang lebih baik lagi ketika mendapatkan WTP, bukan kemudian selesai sampai di sini.
"Artinya, hal-hal yang kemudian KBB dapat hari ini tentunya harus terus ditingkatkan. Itu menurut saya yang pertama," ujarnya.
Lebih jauh dari itu, WTP ini tentunya tidak boleh kemudian menjadi standar di masyarakat bahwa karena sudah mendapatkan WTP, sehingga tidak ada lagi kreativitas-kreativitas.
"Jadi, hal-hal terbarukan karena sudah mendapatkan WTP justru harusnya ke depan lebih lagi," katanya.
Ia mengingatkan, masyarakat tentu harus tetap menjadi kontrol dari pemerintah karena WTP ini hadir dan kemudian berhasil tentunya bukan hanya sekadar dari ASN.
"Tapi ada juga andil-andil dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya mendapatkan trust atas kinerja, mendapatkan pengelolaan dan lain sebagainya," tandasnya. (*)
TERPOPULER
