SUARA BANDUNG BARAT- DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2023-2028 bertekad membawa nasib petani Bandung Barat lebih baik.
Ketua DPC HKTI KBB, Edi Rusyandi mengatakan, dengan terbentuknya kepengurusan HKTI KBB tugas pokok konsolidasi organisasi, pendampingan petani, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dan melakukan social engineering segera terwujud.
"Sesuai dengan AD/ART HKTI, kami ingin HKTI Bandung Barat bisa menjadi rumah bersama dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahtetaan petani di Kabupaten Bandung Barat," katanya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya bakal segera melakukan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) untuk merancang program dengan melibatkan stakeholder terkait.
"Terlebih dahulu merancang program melibatkan berbagai unsur sektor pertanian, akademisi, pakar pertanian bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaring permasalahan dunia pertanian," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, konsolidasi sampai ke gabungan kelompok tani (Gapoktan) akan segera dilakukan dan melakukan pendampingan petani bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi pangan namun juga mempertahankan lahan produktif pertanian.
"Sesuai arahan Ketua DPD HKTI Jawa Barat, HKTI KBB harus menjadi garda terdepan mempertahankan lahan pertanian, jaminan pupuk dan advokasi bagi kesejahteraan buruh tani terbangun dengan baik," katanya.
Ketua DPD HKTI Jawa Barat, Nu'man Abdul Hakim berpesan agar kepengurusan baru HKTI KBB segera bergerak bersama melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.
"HKTI KBB harus menjadi role model pengelolaan organisasi bagi daerah lain di Jawa Barat, segera lakukan Social Engineering dalam pertanian untuk memberikan nilai tambah produk pertanian mulai dari hulu ke hilir,"katanya.
Baca Juga: Drama Korea Cast Away Diva Rilis Poster Baru, Park Eun Bin Tampil Menggemaskan!
"Fungsi HKTI sebagai bridging institution yang menghubungkan petani dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas. HKTI harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan," imbuhnya. (*)
