Suara.com - Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemotongan belanja Kementerian Lembaga sebanyak Rp100 triliun harus dilakukan, untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB.
"Kalau belanjanya naik, supaya defisitnya sama, harus ada yang dikurangi kecuali subsidinya bisa diturunkan," katanya di Jakarta, Rabu.
Chatib mengatakan pemangkasan belanja tersebut harus diupayakan sebanyak Rp100 triliun, karena perkiraan peningkatan belanja subsidi BBM dalam RAPBN-Perubahan bisa mencapai Rp74,3 triliun dan berpotensi membebani anggaran negara.
"Kalau subsidi bisa diturunkan, (pemotongan) belanjanya tidak perlu sampai Rp100 triliun," katanya.
Untuk mengatasi masalah kelebihan belanja subsidi BBM, Chatib meminta Kementerian ESDM untuk segera melakukan pengendalian konsumsi agar pemanfaatan volume BBM bersubsidi tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter.
Belanja subsidi BBM diperkirakan mengalami peningkatan cukup tinggi, karena asumsi nilai tukar kurs mengalami pelemahan dari Rp10.500 per dolar Amerika pada APBN, menjadi Rp11.700 per dolar Amerika pada RAPBN-Perubahan 2014.
Sementara, defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp251,7 triliun, melebar dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp175,4 triliun.
Hal tersebut terjadi karena pendapatan negara ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dari angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Padahal belanja negara mengalami kenaikan Rp6,9 triliun atau Rp1.849,4 triliun dari sebelumnya Rp1.842,5 triliun.
Untuk mengatasi masalah defisit anggaran, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
Total anggaran 86 K/L yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, sehingga jumlah anggaran belanja K/L dari sebelumnya tercatat sebesar Rp637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014. (Antara)
