Suara.com - Real Estate Indonesia mengusulkan kepada calon presiden dan wakil presiden untuk membentuk desk (bagian) khusus untuk menangani perumahan langsung di bawah Presiden karena kebutuhan dasar (papan) yang belum terjamin.
"Maka perlu political will pemerintah membentuk desk khusus langsung di bawah Presiden, sehingga koordinasi lintas kementerian dan daerah bisa berjalan efektif dan optimal," kata Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia Ignez Kemalawarta dalam diskusi bedah visi capres di sektor perumahan nasional yang bertajuk "Siapa Capres Paling Peduli Sektor Perumahan" di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Ignez menyebutkan, kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) pada 2010 mencapai 13,6 juta unit dan diperkirakan pada 2014 telah menyentuh angka 15 juta unit.
Padahal, lanjut dia, ketersediaan rumah pertahunnya mencapai 300.000-400.000 unit dengan pertumbuhan keluarga baru rata-rata 800.000 per tahun.
Ignez menambahkan sebanyak 22 persen atau 61 juta rumah tangga dari 240 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan hunian.
Dia memperkirakan backlog pada 2025 bisa mencapai 30 juta unit dengan kebutuhan perumahan baru rata-rata 1,2 juta. Menurut Ignez, persoalan perumahan berpusat di persoalan petahanan dan pembiayaan, yakni belum dimanfaatkannya tanah-tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sulitnya sertifikasi biaya, waktu dan perizinan serta belum optimalnya bank tanah.
Ia mengusulkan harus ada eksekusi mekanisme pembiayaan berbasis pada pemupukan dana murah jangka panjang dalam bentuk tabungan perumahan nasional sebagian bagian dari bentuk jaminan sosial bidang perumahan. (Antara)
