Suara.com - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku mulai tahun depan diyakini akan memberikan dampak negatif bagi buruh.
Hal ini terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai target MEA tapi ternyata angka Gini Ratio (angka untuk mengukur kesenjangan antara pendapatan tertinggi dengan terendah) pun meningkat.
Semakin besar angka gini ratio berarti makin lebar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tiap tahun tapi gini ratio nya juga naik yaitu 2012 (0,36) ,2013 (0,39),dan 2014 (0,41).
“Ini berarti pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati middle up class dan kelas menengah bawah/buruh makin turun upah riil nya,yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, jadi KSPI khawatir MEA hanya akan kembali memiskinkan kaum buruh dan rakyat kecil,” kaa Said dalam siaran pers yang diterima suara.com, Senin (22/9/2014).
Oleh karena itu, kata dia, KSPI berharap sebelum diberlakukannya MEA maka kebijakan upah murah harus dihapus oleh pemerintah. KSPI juga meminta pemerintah baru menaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan merevisi KHL menjadi 84 item.
“Standar internasional mensyaratkan bahwa pasar bebas bisa diberlakukan bila negara sudah menerapkan upah layak dan ada jaminan sosial(jaminan pensiun dan jamkes memadai),itulah sebabnya KSPI bersama KSBSI, Aspek dan guru honorer akan menggelar aksi 100 ribu buruh pada 2 Oktober di seluruh Indonesia dan mogok nasional 2 juta buruh di awal November 2014,” jelasnya.
Buruh menuntut presiden baru memenuhi KHL 84 item dan menaikan upah minimum sebesar 30%, memberikan jaminan pensiun buruh sebesar 75% dari upah terakhir,menolak kenaikan harga bbm dan menghapus outsourcing di BUMN.
