Suara.com - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Uji coba itu dimulai pada 8-30 Oktober 2014, dengan memakai uang elektronik (e-money) melalui agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang dikelola perbankan.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengungkapkan, skema penyaluran bantuan sosial melalui e- money merupakan hal baru di Indonesia. Kata dia, penyaluran bantuan dengan e-money bermanfaat untuk mencegah pihak penerima bantuan tidak melakukan pemborosan dan memicu penetrasi penggunaan alat bayar non tunai.
"Ini bermanfaat menjadi pintu masuk ke jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal, yang merupakan bagian dari Program Nasional Keuangan Inlusif," kata Ronald di lokasi peluncuran, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, Rabu (8/10/2014).
Hal yang sama juga diungkapkan Rahna Iryanti selaku Deputi Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM. Kata dia, uji coba ini dilakukan untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan memakai pembayaran e-money.
"Nanti bisa diperluas. Seperti dulu KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih memakai satu bank. Melalui uji coba ini bisa dikembangkan sebagai alternatif penyaluran. Selain itu waktu antrean menjadi fleksibel," katanya.
Progam ini dilakukan atas kerja sama, Bappenas, Kementerian Sosial, BI, Bank Mandiri, BRI, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Masional (TNP2K).
TERPOPULER
