Suara.com - Rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke PT Pertamina (Persero) pascahabis kontrak pada 2017 dinilai sebagai bentuk kedaulatan energi.
Pengamat energi dari UGM Fahmi Radhy mengatakan rencana pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang tepat.
"Dasarnya adalah UU Migas yang menyebutkan kontrak setelah 50 tahun dikembalikan ke negara dan selanjutnya dikelola Pertamina," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu segera mengeluarkan keputusan pengelolaan 100 persen hak partisipasi Mahakam ke Pertamina, sehingga memberi kepastian bagi Pertamina maupun operator saat ini, Total E&P Indonesie.
Selanjutnya, Fahmi yang juga Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas berharap Pertamina mengelola sendiri Mahakam setelah 2017.
"Kalau memang mampu, lebih baik kelola sendiri. Jadi bangsa sendiri yang kelola sumber alamnya," ujarnya.
Namun, lanjutnya, ia meminta Pertamina tetap membuka pembicaraan b to b dengan Total bagaimana pengelolaan Mahakam pasca-2017.
Menurut dia, saatnya pemerintah memberikan kesempatan Pertamina mengelola sumber daya alam di negara sendiri.
"Dengan demikian, bisa menjadi modal Pertamina naik ke kelas dunia," katanya.
Meski, lanjutnya, pascapemberian 100 persen ke Pertamina, produksi Mahakam menjadi turun sebagai konsekuensi Total menyesuaikan investasinya hanya sampai 2017.
"Ini demi kepentingan bangsa. Toh, setelah 2017, produksi Mahakam akan meningkat lagi," katanya. (Antara)
TERPOPULER
