Suara.com - Pengusaha menilai kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 100 hari menjadi Presiden dan Wakil Presiden sudah memuaskan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat mengatakan, kebijakan melakukan pengetatan dalam segala pengeluaran yang tidak perlu mutlak dilakukan.
Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai melakukan pembenahan infrastruktur. Namun, kata dia, Jokowi harus mulai melepas bajunya sebagai petugas partai dan mulai berlaku sebagai seorang Presiden dan juga negarawan.
“Jokowi tidak bisa lagi menggantungkan diri kepada PDI Perjuangan. Karena, dia adalah Presiden rakyat dan bukan Presiden bagi PDI Perjuangan. Karena itu, Jokowi harus bisa menyelesaikan permasalahan politik secara cantik dan sesuai dengan keinginan rakyat. Suka tidak suka, masalah politik akan berpengaruh ke sektor ekonomi,” kata Ade kepada suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2015).
Ade menambahkan, pemerintahan Jokowi harus menyiapkan empat infrastruktur agar Indonesia bisa berlari kencang. Empat infrastruktur tersebut adalah infrastruktur fisik, sumber daya manusia, institusional dan global.
Menurut dia, empat infrastruktur tersebut bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju apabila berhasil dijalankan secara bersamaan. Ade juga memberi nilai 7 kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi.
TERPOPULER
