Suara.com - Presiden Joko Widodo mematok defisit anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp273,2 triliun. Ini 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Jokowi menjelaskan defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun. Selain itu dari luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun.
"Defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2016, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (14/8/2015).
Sebelumnya Jokowi menyampaikan total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.848,1 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.
"Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun," jelasnya.
Sementara, di sisi pembiayaan, kebijakan yang ditempuh pemerintah nantinya mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah. Percepatan ini dalam pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
"Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif, sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran," kata dia.
