Suara.com - Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia memaparkan hasil survei dan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dari survei yang telah kami lakukan sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK," kata juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio, Minggu (18/10/2015).
Menurut dia, survei tersebut dilakukan dalam rangka menghitung tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menjelang masa satu tahun pada 20 Oktober mendatang.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagian besar responden merasa tidak puas pada tiga hal, antara lain harga kebutuhan pokok yang tinggi (35,5 persen), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen), dan lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen).
"Sisanya publik merasa tidak puas karena harga BBM yang mahal, susahnya lapangan kerja, kinerja menteri yang tidak bagus, biaya kesehatan yang tidak terjangkau, dan sebagainya," ujarnya.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina itu menjelaskan apabila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik tersebut maka ada kemungkinan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle jilid dua.
Survey tersebut dilakukan terhadap 384 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia, dengan perbandingan 52 persen di Pula Jawa dan 48 persen dari luar Jawa.
Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 14-17 September melalui wawancara telepon. Dengan menggunakan 384 responden, margin of error kurang lebih lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, katanya.
"Ada beberapa menteri terkait yang mendapat sorotan oleh masyarakat sehubungan dengan harga bahan pokok, rupiah, kabut asap, dan BBM," kata Hendri. (Antara)
