Suara.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menyatakan siap membantu mendorong percepatan penyediaan infrastruktur yang tengah digalakkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly di Jakarta, Kamis (3/12/2015), mengatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan masyarakat.
"Berdasarkan Perpres 38/2015, terdapat 19 sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dan dapat diberikan penjaminan. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia," ujar Sinthya.
Sejak berdiri pada 2009, PII telah berproses memberikan persetujuan untuk penjaminan Proyek Central Java Power Plant, SPAM Bandar Lampung, SPAM Umbulan, PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10, Proyek Jalan Tol serta Jaringan Pita Lebar Palapa Ring.
Salah satu terobosan pemerintah lainnya selain skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema "availability payment".
Dalam skema tersebut, badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh kementerian, lembaga negara, atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK).
Sinthya menambahkan, Kementerian Keuangan saat ini sedng merampungkan perluasan mandat PII antara lain meliputi penjaminan dengan skema "direct landing" dan penjaminan atas penugasan Hutama Karya.
"Pada tahun ini pula, PII melalui IIGF Institute mendorong pembentukan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) sebagai wadah universitas/instansi di Indonesia untuk menggalang komunikasi antar pengajar dan peneliti yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang infrastruktur," ujar Sinthya.
Ia menambahkan, PII juga membidani pembentukan Asosiasi Profesional Infrastruktur Indonesia atau Masyarakat Infrastruktur Indonesia untuk meningkatkan kualitas profesional domestik di bidang infrastruktur. (Antara)
TERPOPULER
