REGIONAL:
- Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pinjaman tanpa bunga melalui PT SMI untuk mengatasi potensi defisit RAPBD 2027.
- Langkah darurat tersebut diambil karena rencana penerbitan obligasi daerah senilai lima triliun rupiah belum mendapat restu pemerintah pusat.
- Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menghentikan sementara pembahasan RAPBD sambil menunggu hasil pertemuan Gubernur dengan Kemenkeu.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan siasat alternatif berupa pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) demi menutup potensi defisit Rancangan APBD 2027.
Langkah pendanaan darurat ini mencuat usai rencana penerbitan obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun belum memperoleh kepastian restu dari pemerintah pusat.
"Alternatifnya kan berdasarkan komunikasi yang ada, kata eksekutif, itu solusinya pinjaman melalui SMI, tapi dengan persetujuan pemerintah pusat. Dalam arti, nanti pinjaman itu tidak dikenai bunga. Gitu kira-kira," jelas Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, Senin (26/10/2026).
Skema utang tanpa beban bunga dinilai dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga kelonggaran ruang fiskal ibu kota tanpa membebani kas daerah.
"Itu memang alternatif yang mungkin dilakukan ketika dana obligasi tidak disetujui, karena kekhawatiran pemerintah daerah lain misalnya mengikuti, alternatifnya pinjaman ke SMI," Suhud menambahkan.
Beban keuangan daerah tahun 2027 semakin pelik lantaran jatah Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan juga resmi dipangkas sebesar Rp620 miliar.
Imbas belum adanya kepastian penerimaan tersebut, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta terpaksa menyetop sementara rapat pembahasan RAPBD.
Jika opsi pendanaan alternatif maupun obligasi gagal disetujui, legislatif memperingatkan bahwa pemotongan dan penyisiran mata anggaran program kerja bakal menjadi perkara yang sangat rumit.
"Kan harus dilakukan penyesuaian ya, artinya program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini kan nggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu," kata Suhud.
Kelanjutan nasib anggaran belanja daerah kini sepenuhnya menanti hasil pertemuan tatap muka antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Banggar DPRD DKI Jakarta menargetkan rapat pembahasan anggaran dapat segera digulirkan kembali pada Rabu (28/10/2026) begitu kepastian skema pembiayaan telah dikantongi.
TERPOPULER