Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan, Selasa (15/3/2016). Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemudahan berinvestasi.
"Kita terus-menerus mencari langkah terobosan dalam rangka regulasi perizinan, untuk meningkatkan iklim kemudahan berinvestasi," kata Jokowi, mengawali Ratas di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi mengungkapkan, berdasarkan survei dalam rangka kemudahan berusaha di sub-green business pada tahun 2016 ini, Indonesia masih berada pada peringkat 109 dari 189 negara. Sebagai perbandingan, posisi Singapura ada di peringkat satu, Malaysia ke-18, Thailand peringkat 49, Brunei Darussalam ke-84, Vietnam di urutan 90, sementara Filipina ke-103.
"Maka dari itu, saya kira perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan," ujar dia.
Jokowi meminta semua perizinan, baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin gangguan, kemudian masalah SIUP dan PDP digabungkan jadi satu kertas. Hal itu bertujuan supaya semua jelas dan terintegrasi dengan baik.
"Saya minta harmonisasi antara izin lingkungan dengan HO atau izin gangguan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Saya juga minta agar dilakukan harmonisasi peraturan perizinan, terutama izin lingkungan di kawasan industri. Ini juga penting sekali," tambahnya.
"Harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi memastikan (bahwa) fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, sehingga tidak terjadi kendala dalam berusaha dan berinvetasi," tegas Jokowi lagi.
