Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan tidak ada kaitannya antara data Panama Papers dengan kevalidan pembayaran pajak seorang wajib pajak di Indonesia. Politisi Golkar ini menyebut, data pembayaran pajak yang valid adalah Dirjen Pajak.
"Patokan yang resmi Insya Allah di Dirjen Pajak, ada semua datanya. Cek dulu ke sana. Kalau mereka secara UU bisa mengeluarkan (data ke publik), pasti dikeluarkan, kalau tidak ya tidak," kata Ade di DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Politisi Golkar ini menyebut, data Panama Papers ini tidak akan menjadi dasar untuk percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty. Menurutnya, pembahasan RUU Tax Amnesty memang sudah masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode masa sidang ini. Sehingga, DPR memang sudah punya target untuk menyelesaikan RUU tersebut pada periode masa sidang kali ini.
"Tidak ada urusan itu. Tapi saya ingat (RUU Tax Amnesty) di Sekjen ini masuk prioritas," kata Ade.
Ade mengatakan, belum bisa dipetakan sikap fraksi dalam penyelesaian RUU ini. Katanya, RUU ini akan diserahkan kepada Komisi XI DPR untuk segera dibahas.
"Mudah-mudahan mulai hari Senin akan dibuat Panitia Kerja dan Panja itu yang akan membahasnya," ujar dia.
