Gibran Mundur, Sekjen PDIP Singgung Karma Politik dan Pengkhianatan terhadap Megawati

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengaitkannya pada rentetan peristiwa pengkhianatan politik terhadap Megawati Soekarnoputri di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Hasto saat berpidato dalam acara peluncuran buku peringatan 44 tahun kiprah kader senior banteng, Ribka Tjiptaning.

Di hadapan para kader dan tamu undangan, Hasto mulanya mengupas makna angka kembar 44 yang dianalogikan sebagai simbol dua kursi terbalik atau runtuhnya kekuasaan.

"Perjuangan Mbak Ning mencatat dua kursi terbalik ini. Yang pertama adalah rezim otoritarian Soeharto, dan yang kedua yang populis otoritarianisme, hari ini Gibran mundur," ujarnya.

Hasto kemudian menautkan fenomena politik tersebut dengan dinamika pembelokan hukum yang berpangkal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.

"Ketika kita menghadapi berbagai persoalan bagaimana arah demokrasi ini mencoba dibelokkan, yang ditandai dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, saya banyak berdialog dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya jujur saat itu secara emosional juga melakukan gugatan," tuturnya.

Rasa gundah itu sempat memantik keheranan di benak Hasto mengenai alasan di balik rangkaian pengkhianatan yang harus dihadapi oleh Megawati.

"Mengapa dalam perjuangan yang panjang dari seorang Megawati, itu muncul rangkaian-rangkaian peristiwa pengkhianatan? Tapi Bu Mega justru meneguhkan saya, dan beliau mengatakan bahwa dengan sejarah pengkhianatan terhadap demokrasi, terhadap konstitusi, terhadap supremasi hukum, maka percayalah, kata Ibu Mega, justru ini akan menyempurnakan peradaban politik Indonesia," kata dia.

Pesan peneguhan dari Ketua Umum PDIP tersebut dinilai Hasto kini terbukti nyata seiring pergeseran konstelasi politik nasional.

Hasto pun memungkas ulasannya dengan mengingatkan seluruh elite politik agar tidak terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang bersifat fana.

"Karena itulah, menjadi kader berarti memahami juga terhadap peristiwa hari ini. Bahwa kekuasaan itu sementara, jabatan bisa datang dan pergi, kekuasaan bisa berpindah tangan, tetapi prinsip perjuangan tidak boleh diperjualbelikan," tandasnya.