4 Lembaga Keuangan Dunia: Penggelapan Pajak Jadi Musuh Bersama

Suara.com - Empat lembaga multilateral terbesar di dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, PBB dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bergandeng tangan pada Selasa (19/4/2016) membantu negara-negara berkembang memerangi penggelapan pajak.

IMF, Bank Dunia, PBB dan OECD mengumumkan platform bersama untuk kerjasama mengatasi  masalah-masalah pajak, sebagai langkah awal untuk merancang dan mengimplementasikan standar internasional.

Pengumuman itu datang segera setelah yang disebut "Panama Papers" bocor dari sebuah kantor hukum Panama yang menunjukkan para politisi internasional terkemuka berada di antara pemilik ribuan perusahaan-perusahaan cangkang (shell) dengan nama tak dikenal yang terletak di "tax havens" (tempat berlindung dari pajak).

"Upaya ini datang pada saat momentum besar di sekitar isu-isu pajak internasional," kata empat organisasi dalam sebuah pernyataan.

"Penguatan sistem pajak - kebijakan dan administrasi - telah muncul sebagai prioritas utama pembangunan." Tugas pertama bagi inisiatif akan memberikan "toolkit" untuk negara-negara berkembang guna membantu mereka bertindak melawan perusahaan-perusahaan yang menggunakan taktik akuntansi seperti pengalihan keuntungan dan "transfer pricing" antar negara untuk menurunkan tagihan pajak mereka.

Menurut PBB, miliaran dolar tidak diberikan ke kas negara-negara berkembang setiap tahunnya, karena apa yang sering disebut "perencanaan pajak agresif" eufemistis oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Kasus baru-baru ini di Eropa menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengalihkan pendapatan dan aset ke kantor mereka di negara-negara dengan tarif pajak terendah.

"Negara-negara berkembang "adalah orang-orang yang kalah dengan kreativitas dan keahlian dari perusahaan multinasional," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam sebuah diskusi tentang masalah ini pada Minggu.

Pada 2013, OECD, yang merupakan kelompok ekonomi terkemuka di dunia, meluncurkan program untuk mulai mengekang penghindaran pajak dan memaksa perusahaan untuk lebih transparan tentang keuangan mereka di setiap negara di mana mereka beroperasi. (Antara/AFP)