Suara.com - Presiden Joko Widodo kecewa lantaran sampai saat ini data-data yang diberikan kementerian dan lembaga negara kerab tak sama. Dampaknya, pemerintah menjadi kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Contohnya data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang sering disorot Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan data kementeriannya sangat bergantung pada data Badan Pusat Statistik. Pembaruan data BPS, katanya, sering terlambat.
"Meski ada perbedaan data tapi otoritas akhir mau tak mau menggunakan data yang keluarkan BPS. Semua negara maju pada akhirnya selalu mengacu pada otoritas statistik," kata Lembong di Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).
Itu sebabnya, Lembong meminta BPS untuk menggunakan aplikasi digital bersifat crowdsourcing.
"Jadi, aplikasi ini nantinya disebar ke petani, peternak, pedagang sampai pembeli jadi sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau sekarang kan berdasarkan hasil survei," kata dia.
