Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengawal perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi sorotan dunia. Indonesia dianggap dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan komitmen dalam pemberantasan IUU Fishing atas langkah konkritnya dalam meratifikasi dan mengimplementasikan FAO Port State Measures Agreement to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
Dalam Sesi ke-32 FAO Comitee on Fisheries (COFI), pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong masyarakat global untuk mengelola sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hadir dalam sidang tersebut menegaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan data perikanan yang lebih baik kepada Food and Agriculture Organization (FAO) untuk penyusunan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA).
Dalam hal ini, Susi mengatakan, Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab.
“Penerapan kuesioner dari FAO, saya akui sudah lebih baik. Saya juga mengapresiasi tumbuhnya pasrtisipasi negara-negara dalam penyusunan SOFIA 2016”, ujar Susi saat menghadiri sesi ke 32 Comitee on Fisheries di Roma, Senin (11/7/2016).
Tanpa data yang kredibel, lanjut Susi, tidak mungkin dunia mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ia juga mengenalkan program One Data Initiative untuk meningkatakan proses pengumpulan data perikanan.
“Saat ini, Indonesia sedang mencanangkan program Satu Data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi”, jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Susi juga mengapresiasi penyerahan laporan dan dokumen SOFIA yang merupakan laporan-laporan dari negara anggota FAO. Ia mengatakan, FAO telah melakukan perbaikan dalam penerapan kuesioner untuk mengawasi implementasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dan Internasional Plans of Action on IUU Fishing.
Susi juga menambahkan, perikanan menjadi salah satu faktor pendorong yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. "Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dengan mendasarkan tiga pilar, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan", tambahnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pusjiastuti hadir dalam forum ini, dalam rangka memenuhi undangan FAO yang menghargai Indonesia sebagai negara dengan sumber daya kelautan terbesar di dunia. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Indonesia atas langkah-langkah penting dan tegas yang telah diambil di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia didampingi sejumlah delegasi, antara lain Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, Direktur Pelabuhan Agus Suherman, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Toni Ruchimat, dan Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Suseno Sukoyono.
FAO Committee on Fisheries (COFI) merupakan lembaga dibawah FAO yang merupakan forum internasional untuk membahas berbagai permasalahan perikanan global. Sidang ke-32 COFI ini dihadiri oleh perwakilan dari 194 negara anggota FAO dan akan berlangsung hingga tanggal 15 Juli 2016.
