Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan skema pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil listrik pada tahun ini. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan tarif yang dibedakan berdasarkan harga kendaraan, sehingga mobil listrik premium akan dikenakan pajak lebih besar dibandingkan kendaraan listrik berharga rendah.

Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali mengatakan rencana tersebut tengah dibahas usai evaluasi realisasi APBD Semester I 2026. Menurutnya, kendaraan listrik selama ini telah menikmati berbagai insentif sehingga sudah saatnya mulai berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

"Kami berharap misalkan ya kira-kira kalau kita bisa mulai di sisa tahun ini misalkan 20 persen (dari PKB) saja kendaraan listrik itu sudah bisa kita kenakan pajak," kata Firdaus disela-sela acara The Big Idea Forum bertajuk Transformasi dan Dekarbonisasi Sektor Transportasi Logistik Menuju Zero Emission di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pemprov DKI kini mengkaji skema tarif yang disesuaikan dengan nilai kendaraan. Dalam rancangan tersebut, mobil listrik dengan harga di bawah Rp150 juta berpeluang tetap dibebaskan dari pajak.

Sementara itu, kendaraan listrik dengan harga Rp150 juta hingga Rp400 juta diusulkan dikenakan sekitar 40% dari tarif PKB normal. Adapun mobil listrik kategori premium atau mewah, seperti Mercedes-Benz listrik, dapat dikenakan hingga 75% dari tarif PKB yang berlaku.

"Nanti kita akan berikan kelas, harganya berapa. Mungkin dia akan bebas kalau misalkan di bawah Rp150 juta. Di atas Rp150 juta sampai misalkan Rp400 juta nanti akan dikenakan misalkan 40 persen. Lalu kemudian di atas misalkan mobilnya ada mobil Mercy gitu kan nanti akan dikenakan ya 75 persen dari pajak semestinya," ujarnya.

Meski demikian, Firdaus memastikan tarif PKB mobil listrik tetap akan lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil agar insentif penggunaan kendaraan rendah emisi tetap terjaga.

"Ya tetap lebih murah (dari kendaraan konvensional)," tegasnya.

Menurut Firdaus, usulan tersebut muncul karena lebih dari 60% populasi kendaraan listrik nasional berada di Jakarta. Di sisi lain, pembebasan PKB selama ini dinilai mengurangi potensi pendapatan daerah, sementara kondisi fiskal DKI tengah menghadapi tekanan.

Ia menambahkan, pajak kendaraan bukan hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sudah terlalu tinggi di Ibu Kota.

"Padahal sebetulnya pajak itu instrumen kita untuk mengendalikan jumlah kendaraan juga," pungkasnya.