Suara.com - Presiden Joko Widodo sudah mengatakan data dana WNI yang menyimpan uang di luar negeri berbeda dengan yang dimiliki Kementerian Keuangan. Total dana kementerian yang tercatat sebanyak Rp11 ribu triliun, sementara datanya Jokowi lebih banyak lagi.
"Banyak sekali uang milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda. Sumber intenasional semua tapi memang berbeda,” kata Jokowi saat mensosialisasikan Tax Amnesty di JiExpo Kemayoran, Jakata Pusat, Senin (1/8/2016).
Kendati memiliki data yang berbeda, bagi Jokowi yang terpenting bagaimana uang tesebut bisa kembali ke Indonesia sehingga bisa dipergunakan untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri dengan meningkatkan investasi.
“Nggak masalah datanya beda-beda. Yang terpenting itu bagaimana uang-uang WNI yang ada di luar negeri itu bisa dibawa kembali lagi ke Indonesia. Karena kita perlu partisipasi saudara-saudara sekalian untuk negara dan bangsa," kata Jokowi kepada 10.000 peserta sosialisasi tax amnesty,” kata dia.
Salah satunya dengan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah mulai berjalan sejak 18 Juli 2016 lalu. Pasalnya, menurut Jokowi, dengan mengikuti program tax amnesty ini pengusaha justru akan merasa lebih untung lantaran peluang investasi di Indonesia lebih besar.
“Peluang investasi di Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan luar negeri. Dan bisa untuk mengembangkan negeri sendiri kan. Cari makan di sini (Indonesia), cari rezeki juga di sini, ada baiknya investasi itu return ke Indonesia,” kata Jokowi.
