Suara.com - Presiden Joko Widodo berencana memangkas kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 guna menjaga agar perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun dan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar Rp65 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengatakan, pemotongan anggaran Rp133,3 triliun tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tidak memangkas belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lainnya.
"Pemotongan anggaran tidak ganggu pertumbuhan ekonomi karena belanja yang dipotong untuk kegiatan tidak produktif. Misalnya perjalanan dinas, rapat," kata Suryamin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Oleh sebab itu, pihaknya mengaku pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target APBN 2016 yakni sebesar 5,2 persen. Keoptimisannya tersebut dilandasi lantaran Indonesia memiliki program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.
"Kalau Tax Amnesty positif bisa capai Rp165 triliun, maka ini bisa digunakan untuk investasi karena diperkirakan sektor konstruksi dan manufaktur masih akan bertumbuh. Ekspor pun mulai membaik di tahun ini," tegasnya.
Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi ini menuai reaksi dari anggota DPR RI. Pasalnya, pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN Perubahan, seperti yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015,” katanya.
