Ketua DPR Ade Komarudin meyakini pembahasan APBN 2017 sesuai jadwal. Politikus Golkar mengatakan usai reses, DPR akan mengebutnya setelah ada kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriayani.
"Nggak (mengganggu) lah. Bisa (selesai tepat waktu)," kata Ade di DPR, Kamis (4/8/2016).
Sebelumnya, Sri Mulyani melakukan perombakan APBN Perubahan 2016 dengan melakukan pemotongan sebesar Rp133 triliun. Padahal, APBN Perubahan baru disahkan DPR pada 28 Juni 2016. Itu sebabnya, perombakan tersebut harus segera dibahas.
Ade mengatakan karena sifatnya darurat, DPR akan segera membahas. DPR akan kembali kerja setelah reses berakhir pada tanggal 17 Agustus.
"Ini akan langsung kita bahas. Karena itu emergency. Emergency, yang harus juga kita hadapi secara emergency juga. Sudah tahu kan Rp133 triliun? Yang kita pikirkan sekarang dampaknya kepada masyarakat, pasti dengan pemotongan itu, beberapa program pembangunan kan pasti dipotong. Dulu Rp50 triliun saja sudah pada menjerit. ada beberapa kementerian saya dengar sekarang sudah pada menjerit. pasti ada dampak. itu kan pilihan yang tidak enak semua," kata Ade.
Ade setuju dengan pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan pemotongan anggaran dilakukan karena penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2016 berpotensi shortfall sebesar Rp219 triliun. Sehingga, sisi belanja negara harus dipangkas sebesar Rp133 triliun. Yaitu Rp65 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga, dan Rp68 triliun untuk transfer ke daerah.
"Pilihan pemotongan anggaran Rp133 triliun untuk menjaga agar defisit tidak melanggar UU. Kan begitu. Diperkirakan itu 2,5 persenanlah. Batasan dalam UU, defisit tidak boleh lebih dari tiga persen," katanya.
Menurut Ade pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Keuangan adalah jalan keluar yang tepat dalam menangani masalah defisit anggaran yang dialami Indonesia. Namun, Ade mengingatkan kembali, pilihan ini memang tidak mengenakan namun harus dilakukan.
"Saya sampaikan kemarin kepada teman, bisa kita ada jalan lain, kita tambah defisitnya, kita berikan apa - tapi itu harus presiden. Perppu, misalnya dibuat perppu 5persen, nanti minta persetujuan dari DPR, disetujui atau tidak disetujuinya pada persidangan yang akan datang, bisa. Tapi kan pemerintah sudah ambil keputusan. Mereka memilih untuk potong anggaran. Nah dua pilihan itu tidak enak semua. Jangan dipikir enak. Cuma keadaan mengharuskan begitu," kata Ade.
"Nggak (mengganggu) lah. Bisa (selesai tepat waktu)," kata Ade di DPR, Kamis (4/8/2016).
Sebelumnya, Sri Mulyani melakukan perombakan APBN Perubahan 2016 dengan melakukan pemotongan sebesar Rp133 triliun. Padahal, APBN Perubahan baru disahkan DPR pada 28 Juni 2016. Itu sebabnya, perombakan tersebut harus segera dibahas.
Ade mengatakan karena sifatnya darurat, DPR akan segera membahas. DPR akan kembali kerja setelah reses berakhir pada tanggal 17 Agustus.
"Ini akan langsung kita bahas. Karena itu emergency. Emergency, yang harus juga kita hadapi secara emergency juga. Sudah tahu kan Rp133 triliun? Yang kita pikirkan sekarang dampaknya kepada masyarakat, pasti dengan pemotongan itu, beberapa program pembangunan kan pasti dipotong. Dulu Rp50 triliun saja sudah pada menjerit. ada beberapa kementerian saya dengar sekarang sudah pada menjerit. pasti ada dampak. itu kan pilihan yang tidak enak semua," kata Ade.
Ade setuju dengan pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan pemotongan anggaran dilakukan karena penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2016 berpotensi shortfall sebesar Rp219 triliun. Sehingga, sisi belanja negara harus dipangkas sebesar Rp133 triliun. Yaitu Rp65 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga, dan Rp68 triliun untuk transfer ke daerah.
"Pilihan pemotongan anggaran Rp133 triliun untuk menjaga agar defisit tidak melanggar UU. Kan begitu. Diperkirakan itu 2,5 persenanlah. Batasan dalam UU, defisit tidak boleh lebih dari tiga persen," katanya.
Menurut Ade pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Keuangan adalah jalan keluar yang tepat dalam menangani masalah defisit anggaran yang dialami Indonesia. Namun, Ade mengingatkan kembali, pilihan ini memang tidak mengenakan namun harus dilakukan.
"Saya sampaikan kemarin kepada teman, bisa kita ada jalan lain, kita tambah defisitnya, kita berikan apa - tapi itu harus presiden. Perppu, misalnya dibuat perppu 5persen, nanti minta persetujuan dari DPR, disetujui atau tidak disetujuinya pada persidangan yang akan datang, bisa. Tapi kan pemerintah sudah ambil keputusan. Mereka memilih untuk potong anggaran. Nah dua pilihan itu tidak enak semua. Jangan dipikir enak. Cuma keadaan mengharuskan begitu," kata Ade.
