REGIONAL:
Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga rokok. Ia berharap, sebelum rencana tersebut diterpakan agar dilakukan kajian lebih dalam lagi.
"Harus dipikirkan matang-matang, karena masalah rokok ini adalah juga masalah ekonomi, masalah usaha," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Fadli juga mempertanyakan dasar pemerintah melakukan intervensi terhadap perusahaan rokok, terutama soal harga produk.
"Apakah bisa pemerintah juga mengintervensi suatu perusahaan, suatu bisnis yang terkait rokok ini?" ujar Fadli.
Menurut Fadli, alasan kesehatan yang selama ini dijadikan landasan untuk mengurangi peredaran rokok juga mesti dikaji. Ia melihat, menaikkan harga rokok dengan alasan kesehatan samasekali tidak tepat.
"Kalau maksudnya adalah untuk membuat suatu upaya pengendalian pada kesehatan, mestinya harus dengan cara lain jangan tiba-tiba langsung keluar angka Rp50.000. Ini kajiannya dari mana Rp50.000?" tutur Fadli.
Fadli melanjutkan, menaikkan harga rokok hingga tiga kali lipat dari harga semula bisa berdampak kemana-mana. Katanya, akan banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.
"Karena ini kan dampaknya sangat besar, dampaknya, runtutannya ke bawah, pada petani tembakau, kepada para pengguna, Jadi bukan hanya industrinya," ujar Fadli.
Selain itu, Fadli juga menilai kontribusi industri rokok terhadap pendapatan negara sangat banyak. Sebab itu, ia meminta kepada pemerintah untuk menimbang dan melakukan kajian ulang terkait rencana tersebut.
"Saya kira ini perlu dikaji. Apalagi biaya cukainya juga masih cukup tinggi di APBN kita. Saya bukan perokok, tapi saya melihat dari sisi ekonomi dan ekonomi rakyat, bahwa ini adalah bagian yang harus kita pikirkan dan harus kita kaji lebih dalam," kata Fadli.
"Jangan hanya sembarangan, konsep yang masih mentah tiba-tiba dikeluarkan. Termasuk soal dwikewarganegaraan, ini kan juga konsep yang masih mentah, yang belum ada kajian mendalam, tiba-tiba langsung dikeluarkan," tutup Fadli.
TERPOPULER