Pemerintah akhirnya mendengarkan keluhan para pengusaha yang merasa kesulitan dengan proses administrasi program pengampunan pajak pada periode awal yang akan berakhir pada 30 September 2016.
Para peserta diperbolehkan mengikuti tax amnesty pada periode awal dengan tarif tebusan dua persen, namun untuk administrasi bisa diselesaikan sampai Desember 2016.
"Ya memang karena awalnya itu permintaan para pengusaha itu. Ya kalau mereka meminta itu ya berarti mereka berminat, ingin sekali kalau diberi pelonggaran itu," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2016).
Darmin menambahkan untuk mengikuti program tax amnesty membutuhkan waktu yang tidak singkat. Para pengusaha atau Wajib Pajak membutuhkan waktu untuk mengurus surat-surat. Sehingga waktu tiga bulan tidak cukup untuk proses administrasi.
"Jadi ya karena sangat bisa terjadi memang bahwa mereka perlu waktu untuk memproses, transfer uang, ini itu, dan apa namanya. Sehingga ada juga yang lihat-lihat dulu, semakin banyak orang yang ikut, semakin yakin dia. Jadi ya itu," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan untuk melegalkan proses atau skema baru yang diminta para pengusaha ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Sri Mulyani menjelaskan kelonggaran administrasi ini tidak hanya berlaku pada program tax amnesty periode pertama saja, melainkan hingga 2017 mendatang.
