Puan: Tingkat Penganggguran Tahun Ini Capai 5,5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. 

Kata Puan, kalau sebelumnya IPM Indonesia hanya mencapai angka 68,8 pada Tahun 2014, pada Tahun 2016 ini IPM-nya sudah naik 0,75 poin menjadi 69,55.

"Untuk masalah kualitas hidup, indikator makro menetapkan bahwa IPM ditahun 2019 menetap sasaran sebesar 76,3,' kata Puan saat menyampaikan hasil kerja selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, jalan Medan Merdeka Utara, Senin (24/10/2016).

Adapun faktor yang ikut mendukung meningkatnya IPM tersebut adalah faktor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat atau hidup layak. Menurutnya, Indeks Gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh tetap menetapkan sasaran di angka 0,36 pada Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2016 ini indeks tersebut sudah mencapai angka 0,39 dari Tahun sebelumnya (2015) 0,40.

"Target tingkat kemiskinan yang di Tahun 2019 diupayakan mencapai angka 9-10 persen, di Tahun 2016 ini telah menyentuh angka 10,18 persen, jika dibandingkan dengan Tahun 2015 lalu yaitu sekitar 11,2, persen. Sementara tingkat pengangguran di Tahun 2019 ditarget pada angka 5,2-6,5 persen, di Tahun 2016 ini, sudah mencapai 5,5 persen dari 6,18 persen Tahun 2015 lalu," kata Puan.

Sementara di bidang kesehatan dan program perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan khususnya untuk penerima bantuan di Tahun 2019, kata dia ditetapkan supaya dapat menyerap sekitar 40 persen penduduk miskin. Menurut Putri Megawati Soekarno Putri tersebut mengatakan bahwa serapan dari program tersebut sudah mencapai 37 persen atau sekitar 92,4 juta jiwa.

"IPM Indonesia telah meningkat karena didorong oleh program pendidikan yang mencerdaskan, berbudaya, dan produktif, serta program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia," katanya.

Sementara Indeks Kesehatan sendiri kata Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengalami peningkatan selama dua tahun di bawah kepemerintahan Jokowi-JK. Peningkatan angka 0,82 persen kata Puan dicapai melalui mekanisme tiga pilar yakni, mengubah cara pandang tentang kesehatan atau paradigma sehat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan membangun jaminan kesehatan Nasional.

"Indeks pendidikan juga meningkat menakdi 0,82 karena terus diupayakan akses dan infrastruktur pendidikan agar terus meningkat, meningkatkan tingkat penyebaran guru hingga 10 kali lipat ke daerahtertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), penguatan kebudayaan dalam pendidikan, dan meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui pendidikan vokasi," kata Puan.

Selain itu langkah lain yang telah dilakukan kementerian dibawah koordinasi Kementerian PMK adalah dengan mendorong upaya percepatan penanggulangan  melalui program Keluarga Harapan yang menyasar sekitar enam juta Kepala Keluarga melalui Program Rastra, menyediakan dana untuk penerima bantuan iuran, program Indonesia pintar, layanan sosial bagi 54.595 penyandang di dan 54.140 kaum lansia.

"Upaya perlindungan perempuan dan anak juga terus dikedepankan. Hingga dua tahun ini, Kemenko PMK telah berhasil mengawal Perppu Nomor. 1/2016 atau yang dikenal dengan Perppu Kebiri menjadi Undang-undang. Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan gender telah meningkat dari 69,6 persen menjadi 91,03 persen, sementara," kata Puan.

Oleh karena itu, Kemenko PMK akan terus berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas manusia. Salah satu cara yang ditempuh adalah  dengan gencar menyuarakan gerakan Nasional Revolusi Mental yang menekankan asas etos kerja, integritas, dan gotong royong dimana agen revolusi mental menjadi pelopor kebaikan, kemajuan, dan kebersamaan di lingkungan masing-masing.

"Menuju Tahun 2019 atau hingga berakhirnya Kabinet Kerja, Kemenko PMK akan terus meningkatkan pembangunan masyarakat dan produktivitasnya, antara lain dengan upaya penurunan resiko bencana, kompetensi SMK berakreditasi, SMA berakreditasi minimal B, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten,"kata Puan.