Kementerian Perhubungan pada tahun ini akan segera melakukan kerjasama pengelolaan beberapa infrastruktur perhubungan seperti bandara dan pelabuhan ke pihak BUMN dan swasta. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan usai menghadiri acara Forum BUMN 2016 di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Menhub Budi mengatakan, ada 30 infrastruktur perhubungan yang akan dikerjasamakan, yaitu 10 bandara dan 20 pelabuhan yang saat ini dikelola Kemenhub. Pada tahun ini ditargetkan dapat dikerjasamakan 5 (lima) bandara dan 8 (delapan) pelabuhan.
"Tahun ini segera kita kerjasamakan 5 bandara dan 8 pelabuhan dulu. Lima bandara tersebut yaitu di Belitung, Tanjung Pandan, Samarinda, Tarakan dan Palu," jelas Menhub Budi.
Menurut Menhub Budi, dengan dikerjasamakannya pengelolaan infrastruktur perhubungan ke BUMN dan swasta, pemerintah akan lebih fokus melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih belum memiliki akses transportasi seperti di kawasan terpencil, terdalam, dan terluar (3T).
"Pelabuhan dan bandara yang sudah besar kita kerjasamakan, supaya APBN bisa digunakan untuk membangun di tempat yang paling ujung dan paling jauh," ujarnya.
Ia mengatakan APBN yang bisa dialihkan untuk pembangunan ke daerah 3T sekitar 1,5 triliun dari 30 infrastruktur perhubungan tersebut.
"Kalau ada 30 titik yang dikerjasamakan, per titiknya itu sekitar Rp. 50 miliar. Berarti sekitar 1,5 triliun (APBN) yang bisa kita hemat untuk mendorong pembangunan di daerah lain (3T)," jelasnya.
Menhub Budi juga mengungkapkan dengan adanya kerjasama ini, akan lebih mempertegas fungsi regulator dan operator. Kemenhub sebagai regulator, sementara BUMN dan swasta sebagai operatornya.
