Suara.com - Pemerintah tengah menghadapi kendala dalam implementasi program sejuta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan mengalamai perlambatan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan salah satu tantangan yang harus dihadapi yakni mahalnya harga tanah.
"Belum ada alokasi lahan khusus untuk perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini kita harapkan bisa dalam bentuk land banking," kata Lana dalam 'Property & Mortgage Summit 2017' di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat Selasa (16/5/2017).
Selain itu, kendala lain yang ditemui adalah jumlah tanah di Indonesia yang semakin menipis. Membuat pemerintah kesulitan mencari lahan untuk pembangunan program sejuta rumah ini.
Apalagi proses pembebasan dan sertifikasi tanah sangat rumit. Daya beli calon konsumen pun masih rendah. Hal ini membuat program sejuta rumah berjalan lamban.
"Proses penyesuaian atau akulturasi juga berjalan sangat lambat, terutama di lingkungan rusun, sehingga penghuni dan pengembang masih memerlukan mediasi," tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program sejuta rumah, Lana mengaku, pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif. Kemudahan itu di antaranya dalam bentuk subsidi serta pembebasan pajak.
Ia berharap, dengan adanya insentif ini swasta mau ikut campu dalam pembangunan program sejuta rumah ini. Sehingga backlog di Indoneska bisa mengalami penurunan setiap tahunnya.
"Fasilitas seperti subsidi, likuiditas untuk perumahan, pembebasan pengenaan pajak nilai atau PPN, rusunami, dan juga prasarana untuk rumah sederhana tapak," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Ungkap Alasan Program Rumah Murah Tidak DP 0 Persen
