Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hari ini menyelenggarakan diskusi di Universitas Mercu Buana, Meruya, Jakarta Barat. Diskusi kali ini mengangkat tema tentang Perempuan Peduli Infrastruktur.
Kepala BPSDM Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan, tujuan acara ini adalah memberikan informasi kepada mahasiswa terkait pembangunan infrastruktur yang telah dan yang akan dilaksanakan di Indonesia.
“Kementerian PUPR bekerja keras membangun jalan tol untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan logistik. Dengan demikian produk-produk Indonesia bisa lebih cepat tersalurkan dan lebih kompetitif. Selain itu, target pembangunan lainnya 1 juta hektar irigasi baru dan pembangunan 65 bendungan baru yang akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2021. Ketersediaan infrastruktur juga penting untuk meningkatkan investasi di Indonesia,” kata Laoly, Jumat (20/4/2018).
Mahasiswa diharapkan menjadi penyampai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka membangun kepercayaan publik dan terus menebar semangat optimisme publik.
e- Government
Beberapa hari lalu pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyaat meluncurkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik e- Government atau E-Gov.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan tujuan diluncurkannya aplikasi ini untuk membantu pemerintah mengoptimalisasikan layanan teknologi dan sistem manajemen proses kerja. Memungkinkan instansi bekerja secara terpadu dan lebih sederhana. Serta dapat diakses oleh publik.
“Jadi kita sudah pakai kertas-kertas terus kalau mau laporan atau segala macam. Tinggal dimasukkan di E-gov aja, masyarakat jadi bisa lihat juga kan,” kata Anita saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/4/2018).
Anita pun menjelaskan satu persatu apa saja yang ada di dalam E-Gov ini. Anita mengatakan, ada sembilan aplikasi sistem e-govermment tersebut yakni, sistem monitoring. Evaluasi angaran terpadu yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan, dengan begitu dapat mengetahui secara tepat waktu penyerapan anggaran oleh satuan kerja.
Kedua adalah aplikasi human resource government. Aplikasi tersebut terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil dalam proses kenaikan pangkat.
“Jadi nggak pakai lagi ditanya, mana surat pengangkatannya yang sebelumnya ini kan jadi memudahkan PNS juga,” ujarnya.
Sistem berikutnya e-Kinerja, untuk mengukur kinerja PNS. Melaui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya. Aplikasi Tata Naskah Dinas ini bisa mengetahui respon surat.
Selain itu, jaringan dokumen reformasi hukum, yang memberikan informasi perkembangan proses kasus hukum yang sedang ditangani PUPR. Kemudian aplikasi e-Barang Milik Negara (BMN). Aplikasi keterbukaan publik. Dan berikutnya portal perkembangan pembangunan infrastruktur.
"Tidak kalah penting karena PUPR memegang aset 40 persen di nasional maka ada e- BMN. Kemudian keterbukaan publik, ke sembilan portal perkembangan pembangunan infrastruktur apa saja yang sudah dibangun. Inilah yang dilucuran hari ini," ujarnya.
TERPOPULER
