Suara.com - Berbagai wujud pembangunan infrastruktur saat ini bisa dibilang sebagai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan bisa juga dijadikan sebagai modal untuk pembangunan infrastruktur selanjutnya.
Dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadikan ranking pembangunan infrastruktur Indonesia naik, dari posisi 72 menjadi posisi 60 di tahun 2016-2017 di Asia.
"Ini karena kerja keras pemerintah yang sangat konsen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kerap dialami oleh masyarakat di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/4/2018).
Meski mengalami kemajuan, menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut terutama terkait disparitas pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, antara barat dan timur, antara kota dan desa, antara jelata dan jelita.
"Itu beberapa kesenjangan yang harus kita tangani melalui pembangunan infrastruktur. Apakah melalui pembangunan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi atau pembangunan infrastruktur untuk kemanfaatan masyarakat kecil," katanya.
Untuk menjawab tantangan-tantangan diatas, menempatkan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional menurut Arie merupakan pilihan yang logis dan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai, berkontribusi pada peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia yang semula dari posisi 78 pada tahun 2012-2013, dalam kurun lima tahun berikutnya, 2017-2018 Indonesia telah berada pada urutan 52 (dari 137 negara).
“Hal ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar layak investasi di pasar global. Infrastruktur yang semakin kompetitif merupakan kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, program infrastuktur PUPR dituangkan ke dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.
Adapun target pembangunan yang ingin dicapai, antara lain pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, 29,86 km jembatan baru, 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 100 persen akses air minum dan sanitasi layak, 0 persen kawasan permukiman kumuh di perkotaan, serta program sejuta rumah yang layak huni dan terjangkau.
Besarnya target Pemerintah dan tingginya ekspektasi publik atas layanan infrastruktur yang handal tentu harus direspon dengan cermat, ditambah pula dengan melihat adanya kesenjangan pembiayaan yang cukup besar bila APBN digunakan seluruhnya untuk memenuhi target Renstra tersebut.
TERPOPULER
