Suara.com - Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang beredar di publik baru-baru ini dinilai bisa merugikan Presiden Joko Widodo secara politik.
Guna mencegahnya, Presiden Jokowi disarankan untuk segera merespons dan mengambil tindakan tegas jika dugaan rekaman pembicaraan itu terkait bagi-bagi fee proyek.
"Ini akan jadi bom waktu untuk pemerintah, apalagi kalau Presiden tidak mengklarifikasi,” kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, Kamis (3/5/2018).
Adnan menjelaskan, citra Rini Soemarno kini semakin buruk, apalagi sudah dua tahun ini DPR enggan menggelar rapat dengan Rini Soemarno terkait kinerja perusahaan-perusahaan BUMN, akibatnya pengawasannya tidak maksimal.
Oleh karena itu, sudah waktunya Presiden mengevaluasi kinerja Rini Soemarno agar pemerintah tidak terimbas citra buruk orang nomor satu di Kementerian BUMN itu.
Terlebih lagi, kuat dugaan dalam rekaman tersebut ada upaya bagi-bagi fee proyek yang melibatkan kakak kandung Rini Soemarno di proyek-proyek strategis BUMN.
“Ini ujian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat,” ungkapnya.
Selain bakal berdampak buruk secara politik, kasus rekaman Rini juga bisa menurunkan kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia.
Pasalnya, banyak keputusan strategis di BUMN diambil berdasarkan alasan politik dan satu contohnya adalah keputusan Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina.
Baca Juga: Menteri BUMN Anggap Percakapannya dengan Bos PLN Tak Bermasalah
"Saya kira akan muncul banyak sekali hipotesis liar bahwa BUMN adalah sapi perahan. Kalau pengambilan keputusannya itu di ruang yang gelap maka investornya akan kabur,” ungkap Adnan.
