Suara.com - Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir tengah gencar menerapkan bahan bakar minyak satu harga di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan akan menyediakan BBM satu harga di 73 titik terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Kemudian secara nasional, akan dibangun 160 titik lokasi BBM satu harga sampai dengan tahun 2019, dengan dua pelaksana yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) R. Niken Widiastuti mengatakan tujuan penerapan BBM satu harga ini untuk menerapkan kesetaraan.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menetapkan BBM Satu Harga yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Niken di Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Menurut Dirjen IKP, jika dulu harga BBM di setiap daerah masih berbeda-beda, tapi saat ini sudah ada ketetapan satu harga yang berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.
“Setelah Pemerintah menerapkan satu harga, semua daerah di tanah air akhirnya bisa menikmati harga yang sama seperti harga yang selama ini diterapkan di Jawa,” jelas Niken.
Hal ini dilakukan pemerintah, lanjut Dirjen IKP, bertujuan untuk menjaga kedaulatan energi, sesuai amanat konstitusi dan amanat nawacita yang selama ini menjadi “ruh” Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
“Mengawal ketersediaan migas di seluruh wilayah Indonesia akan berdampak langsung pada terjangkaunya harga bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa ada perebedaan satu sama lain,” katanya.
Baca Juga: Rentan Diretas, 600 Galon BBM Dicuri dari Pom Bensin
