REGIONAL:
- Kejaksaan Agung sedang menelusuri dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai beking tambang ilegal Sulawesi Tenggara.
- Penyidik masih mencari keberadaan 'raja nikel' Arif Kurniawan yang berstatus sebagai saksi.
- Satgas PKH mengambil alih kembali kawasan hutan yang dikuasai perusahaan terafiliasi Arif secara ilegal.
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai beking 'raja nikel' Arif Kurniawan alias AK dalam menjalankan aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan dan menelusuri informasi mengenai dugaan tersebut.
"Kita masih mendalami," ujar Kuntadi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Kuntadi menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 belum menyentuh pengusutan dugaan Listyo menjadi pihak yang melindungi aktivitas bisnis Arif.
"Belum sampe ke sana. Kita masih mendalami semua," katanya.
Selain dugaan keterlibatan pihak lain, penyidik juga masih menelusuri keberadaan Arif. Kejagung belum dapat memastikan lokasi bos nikel tersebut, meski telah berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melacak keberadaannya di luar negeri.
Kejagung juga menegaskan Arif belum berstatus tersangka. Dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara, ia masih berstatus saksi.
Diambil Alih Satgas PKH
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Arif.
Langkah penertiban tersebut merupakan keputusan pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Penindakan diarahkan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi atau berada di bawah kendali Arif, termasuk jaringan usahanya di berbagai wilayah Indonesia.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut penertiban dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi terhadap penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan yang diduga berlangsung secara ilegal.
TERPOPULER