Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM), AAGN Puspayoga mengapresiasi pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir ini. Masyarakat telah membangun aneka infrastruktur di sana.
"Ini buah dari kekompakan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang ada di Dharmasraya, termasuk dengan pemerintah pusat. Saya tadi mendengar, dalam tiga tahun ini, ada sekitar Rp 1,4 triliun APBN yang mengalir ke Dharmasraya untuk membangun aneka infrastruktur. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Saya berharap agar kekompakan Forkompinda dan pemerintah pusat tetap dijaga," katanya, pada acara "Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Pemberdayaan KUKM", di Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (12/3/2019).
Di acara yang juga dihadiri Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan ratusan pelaku KUKM Dharmasraya tersebut, Puspayoga menekankan, selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat juga mesti diraih.
"Maka fokus pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Dharmasraya," ucap Puspayoga.
Kalau pembangunan infrasruktur di daerah tidak dipacu, lanjut Puspayoga, maka akan melahirkan high cost di sektor distribusi barang.
"Dengan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, maka ongkos distribusi barang bisa menjadi murah dan lancar," tandasnya.
Terkait program pemberdayaan KUKM, Puspayoga menjelaskan bahwa suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) saat ini sudah 7 persen per tahun, dari sebelumnya 22 persen per tahun. Begitu juga dengan pajak UKM yang sudah turun menjadi 0,5 persen, dari sebelumnya sebesar 1 persen.
"Itulah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan," tambahnya.
Di Dharmasraya, Kemenkop dan UKM menggelar pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan vocational, sosialisasi KUR, dan program strategis lainnya seperti sertifikat hak cipta hingga Nomor Induk Koperasi (NIK).
"Tapi saya mengingatkan jajaran saya, dalam melakukan pelatihan di Dharmasraya, harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan mengajari orang Minang berdagang, karena jiwa dagang mereka sudah turun-temurun. Orang Minang sudah memiliki jiwa enterpreneur, tinggal diasah. Kita harus fokus pada apa yang dibutuhkan, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kemasan produk," papar Puspayoga.
Ia yakin bahwa cita-cita dan tekad Pemkab Dharmasraya untuk mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah sesuatu yang sulit dicapai.
"Lihat saja di Singapura, yang menguasai pasar ritel di sana adalah koperasi. Begitu juga di AS, koperasi merupakan unit usaha yang terbilang besar. Di Indonesia juga bisa, asalkan koperasi dikelola dengan baik dan profesional, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat," tegasnya.
Ia minta Bupati Dharmasraya untuk tidak terlalu banyak mendirikan koperasi. Saat ini bukan membangun koperasi secara kuantitas melainkan kualitas.
"Tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, namun berkualitas. Dengan revolusi total koperasi yang kita gulirkan, kita targetkan membangun kualitas koperasi. Sudah banyak koperasi besar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah, seperti Kospin Jasa, KSP Sidogiri, dan sebagainya," ujar Puspayoga.
Dari langkah-langkah pemberdayaan koperasi di Indonesia, Puspayoga menjelaskan, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, kontribusi koperasi pada PDB nasional masih bertengger di level 1,71 persen. Pada akhir 2017, sudah berada pada kisaran 4,48 persen.
TERPOPULER
